[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc08aca9-0420-4535-a7e3-6d4f2d28e000","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2013 tentang Bebas Aksara Al-Quran pada Satuan pendidikan Dasar Khususnya bagi Siswa yang Beragama Islam","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 11 Tahun 2013","number","11","year","2013","published_date","2013-06-11","effective_date","2014-08-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumenep","place_of_enactment","Sumenep","theme","Bebas Aksara Al-Quran pada Satuan pendidikan Dasar Khususnya bagi Siswa yang Beragama Islam","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan - agama - islam
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD No 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bebas Aksara Al-Quran pada Satuan pendidikan Dasar Khususnya bagi Siswa yang Beragama Islam
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: bahwa Al–Qur’an merupakan Kitab Suci sekaligus\r\nmenjadi pedoman hidup bagi umat Islam, oleh karena\r\nitu, Al–Qur’an perlu dipelajari dan digali hikmah–hikmah\r\nyang terkandung didalamnya, baik yang tersirat maupun\r\nyang tersurat, untuk memahami hal tersebut terlebih\r\ndahulu mengenal dan memahami bacaan–bacaan Al–\r\nQur’an secara baik dan benar menurut aturan yang telah\r\nditentukan; \r\nb. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan\r\nkehidupan bangsa dan mengembangkan manusia\r\nIndonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan\r\nbertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi\r\npekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan,\r\nkesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap\r\ndan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan\r\ndan kebangsaan; \r\nc. bahwa Pendidikan Al–Qur’an di Indonesia sebagai Sub\r\nSistim Pendidikan berdasarkan Undang–Undang Nomor\r\n20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional,\r\nbercita–cita untuk terwujudnya Insan Kamil atau Muslim\r\nParipurna yang mencerminkan ciri–ciri kualitas manusia\r\nseutuhnya; \r\nd. bahwa kemampuan membaca Al–Qur’an bagi anak didik\r\nmerupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang\r\nmemiliki arti strategis untuk ikut mencerdaskan\r\nkehidupan bangsa, khususnya dalam rangka\r\nmenanamkan nilai–nilai iman dan taqwa bagi generasi\r\nmuda dan masyarakat pada umumnya; \n Mengingat: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 \n Materi pokok: MAKSUD DAN TUJUAN, KETENTUAN BEBAS AKSARA AL–QUR’AN, PEMBIAYAAN , KETENTUAN SANKSI , PENGAWASAN\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2014. \n 8 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2013 tentang Bebas Aksara Al-Qur'an pada Satuan Pendidikan Dasar Khususnya Bagi Siswa yang Beragama Islam ditetapkan dengan maksud memberantas buta aksara Al-Qur'an pada satuan pendidikan dasar bagi siswa beragama Islam sebagai syarat kelulusan SD/MI atau sederajat dan penerimaan di SMP/MTs atau sederajat. Tujuannya adalah meningkatkan minat dan kemampuan membaca Al-Qur'an sejak dini serta menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Kewajiban bagi murid satuan pendidikan dasar yang beragama Islam untuk mengikuti pendidikan Al-Qur'an.\n2. Kewajiban bagi setiap tamatan SD/MI atau sederajat yang beragama Islam untuk bebas dari buta aksara Al-Qur'an.\n3. Pemberian sertifikat sebagai tanda bukti bebas aksara Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan.\n4. Bebas aksara Al-Qur'an sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian akhir SD/MI atau sederajat dan ujian masuk SMP/MTs atau sederajat.\n5. Pengembangan kurikulum muatan lokal untuk pelaksanaan bebas aksara Al-Qur'an.\n\nPembiayaan pelaksanaan pendidikan baca Al-Qur'an dapat dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah.","transitional_provisions","sanctions","1. Siswa yang tidak mampu membaca Al-Qur'an atau tidak memiliki sertifikat tidak dapat diterima di jenjang pendidikan SLTP/MTs.\n2. Lembaga SD/MI dan SMP/MTs yang melanggar dikenakan sanksi administratif dan wajib membuat surat pernyataan untuk mendidik siswa yang buta aksara Al-Qur'an.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SUMENEP REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF SUMENEP REGENCY
NUMBER: 11 OF 2013
ON
AL-QUR'AN LITERACY AT BASIC EDUCATION UNITS
ESPECIALLY FOR STUDENTS OF ISLAMIC FAITH

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUMENEP,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the Al-Qur'an is a Holy Book as well as a guide to life for Muslims, therefore, the Al-Qur'an needs to be studied and explored for the wisdom contained therein, both implicit and explicit, to understand this, it is necessary to first recognize and understand the readings of the Al-Qur'an properly and correctly according to the rules that have been determined;
that National Education aims to educate the nation's life and develop the Indonesian people fully, namely people who believe and are devoted to God Almighty and have noble character, have knowledge and skills, physical and spiritual health, a stable and independent

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc08aca9-0420-4535-a7e3-6d4f2d28e000","actionData","errors"]