[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc075772-2236-41ea-8729-1213f92ceff6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2018 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Di Lingkungan Kementerian Keuangan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.010/2018","number","123/PMK.010/2018","year","2018","published_date","2018-09-21","effective_date","2018-09-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Di Lingkungan Kementerian Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 123/PMK.010/2018, BN.2018/NO.1343, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 26 HLM.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Di Lingkungan Kementerian Keuangan\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di lingkungan Kementerian Keuangan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan profesionalisme, pengembangan karier, efektivitas, dan kinerja organisasi, khususnya pada unit kerja yang melaksanakan analisis, perumusan, dan penetapan aturan atau kebijakan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan jenjang jabatan Analis Kebijakan. JFAK berkedudukan pada Unit Kerja Instansi Pusat yang memiliki tugas analisis dan perumusan kebijakan. Jabatan ini termasuk kategori keahlian dengan empat jenjang: Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.
Instansi Pembina dan Unit Pembina Internal. Lembaga Administrasi Negara adalah Instansi Pembina JFAK lingkup nasional, sementara Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal adalah Unit Pembina Internal di Kementerian Keuangan.
Uraian kegiatan Analis Kebijakan pada setiap jenjang jabatan, mulai dari menyusun rencana kerja hingga mengevaluasi efektivitas advokasi kebijakan.
Penugasan Analis Kebijakan, termasuk penyusunan Rencana Kerja Unit, pelaksanaan penugasan individual atau dalam tim, pembentukan Kelompok Analis Kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi penugasan.
Penilaian kinerja dan penetapan angka kredit, termasuk penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dan mekanisme penetapannya.
Tim Penilai Instansi Analis Kebijakan Kementerian Keuangan (TPI), meliputi susunan, keanggotaan, dan tugas tim.
Standar Kompetensi Jabatan, yang terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.
Pembinaan karier, termasuk pengangkatan dalam jabatan, kenaikan jenjang jabatan, pemberhentian jabatan, dan pengangkatan kembali.
Kode Etik Analis Kebijakan.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 123 /PMK.010/2018
on
FUNCTIONAL POSITION OF POLICY ANALYST
WITHIN THE MINISTRY OF FINANCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to improve professionalism, career development options, as well as organizational effectiveness and performance, especially in work units within the Ministry of Finance that have the task of carrying out analysis, formulation, and stipulation of rules or policies, it is necessary to use the Functional Position of Policy Analyst within the Ministry of Finance;
that the regulation on the implementation of the use of the Functional Position of Policy Analyst as regulated in the Joint Regulation of the Head of the State Administration Agency and the Head of the State Personnel Board Number 16 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc075772-2236-41ea-8729-1213f92ceff6","actionData","errors"]