[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc0321bd-8231-4806-ac55-885f834a74b9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2019 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KETAPANG PANGAN MANDIRI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2019","number","1","year","2019","published_date","2019-01-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ketapang","place_of_enactment","Ketapang","theme","PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KETAPANG PANGAN MANDIRI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KETAPANGAN PANGAN MANDIRI
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/NO.1, TLD NO.1, LL KAB.KETAPANG: 39 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KETAPANG PANGAN MANDIRI
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka membantu percepatan proses pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilakukan melalui peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah; \n Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No 27 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, PP No.54 Tahun 2017, Permendagri No.37 Tahun 2018; \n Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Pendirian dan Status; Nama dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Bidang Usaha; Modal; Jangka Waktu Pendirian; Organ dan Pegawai; Status Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya; Perencanaan, Operasional dan Pelaporan Perumda; Laba Perumda; Penugasan Pemerintah Kepada Perumda; Evaluasi, Restrukturisasi dan Perubahan Bentuk Hukum, Perumda; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran Perumda; Kepailitan Perumda; Pembinaan dan Pengawasan Perumda; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019. \n Peraturan Daerah ini memiliki 34 halaman dan 5 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Ketapang Pangan Mandiri. Latar belakang pendirian Perumda ini adalah untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemanfaatan sumber daya produktif di Kabupaten Ketapang.

Tujuan pendirian Perumda adalah:

Mengembangkan perekonomian daerah.
Mempercepat pemerataan pembangunan industri.
Menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan jasa yang bermutu.
Menyediakan lapangan pekerjaan.
Meningkatkan PAD melalui dividen BUMD.

Bidang usaha Perumda meliputi:

Perdagangan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
Budidaya tanaman perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura.
Pengolahan hasil perkebunan, tanaman pangan, perikanan, dan hortikultura.
Produksi pupuk organik dan anorganik.
Pembenihan dan pembibitan tanaman.
Usaha jasa dan angkutan hasil pertanian.
Pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.

Modal Perumda bersumber dari Pemerintah Daerah, termasuk penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Organ Perumda terdiri dari Bupati sebagai pemilik modal (KPM), Dewan Pengawas, dan Direksi. Peraturan ini juga mengatur mengenai perencanaan, operasional, pelaporan, penggunaan laba, penugasan pemerintah daerah, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, kepailitan, pembinaan, dan pengawasan Perumda.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KETAPANG
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KETAPANG REGENCY
NUMBER 1 OF 2019
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF KETAPANG FOOD SELF-SUFFICIENT REGIONAL PUBLIC COMPANY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KETAPANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to assist in accelerating the development
process to achieve a just and prosperous society
based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State
of the Republic of Indonesia, it can be done
through increasing sources of local revenue;
that to increase the sources of local revenue
as referred to in letter a, it is necessary
to form a Regional Owned Enterprise in the form of a regional
public company engaged in the procurement of seedlings, seeds,
fertilizer and processing of plantation products and
its derivatives, which are expected to provide benefits
to the regional economy, organizing public
benefits over quality goods and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc0321bd-8231-4806-ac55-885f834a74b9","actionData","errors"]