[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bbf8c5d9-5b94-46f2-a3ba-96d3f1f2a37f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Sungai","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","2011-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lebak","place_of_enactment","Rangkasbitung","theme","Sungai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Sungai
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2011/NO. 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sungai
ABSTRAK:	\n \n Sungai sebagai salah satu sumber air, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan menata, memelihara dan mengamankan Daerah sekitarnya. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2011; Perda Kab. Daerah TK II Lebak No. 6 Tahun 1986; Perda Kab. Daerah TK II Lebak No. 2 Tahuun 1989; Perda Kab. Lebak No. 8 Tahun 2007; Perda Kab. Lebak No. 10 Tahun 2007; Perda Kab. Lebak No. 17 Tahun 2008; Perda Kab. Lebak No. 8 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Lebak No. 7 Tahun 2011. \n Sungai meliputi sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Suangai; 3. Pengelolaan Suangai; 4. Perizinan; 5. Sistem Informasi Sungai; 6. Pemberdayaan Masyarakat; 7. Penyidikan; 8. Ketentuan Pidana; 9. Ketentuan Lain-lain; 10. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 2 Tahun 1989 tentang Garis Sempadan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 1989 Nomor 7 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi \n 29 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 2 Tahun 1989 tentang Garis Sempadan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 1989 Nomor 7 Seri B).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan sungai di Kabupaten Lebak, meliputi konservasi, pengembangan, dan pengendalian daya rusak air sungai. Konservasi sungai dilakukan melalui perlindungan sungai dan pencegahan pencemaran air. Perlindungan sungai mencakup palung sungai, sempadan sungai, danau paparan banjir, dan dataran banjir, serta aliran pemeliharaan sungai dan ruas restorasi sungai. Pengembangan sungai dilakukan melalui pemanfaatan sungai untuk berbagai keperluan seperti rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, dan pembangkit tenaga listrik, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pengendalian daya rusak air sungai dilakukan melalui pengelolaan risiko banjir, yang meliputi pengurangan risiko besaran banjir dan pengurangan risiko kerentanan banjir. Pengurangan risiko besaran banjir dilakukan dengan membangun prasarana pengendali banjir dan prasarana pengendali aliran permukaan. Pengurangan risiko kerentanan banjir dilakukan melalui pengelolaan dataran banjir, yang meliputi penetapan batas dataran banjir, penetapan zona peruntukan lahan sesuai risiko banjir, pengawasan peruntukan lahan, persiapan menghadapi banjir, penanggulangan banjir, dan pemulihan setelah banjir.

Peraturan ini juga mengatur perizinan kegiatan pada ruang sungai, sistem informasi sungai, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sungai. Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi sungai yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi, pengembangan, dan pengendalian daya rusak air sungai.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap izin pemanfaatan sungai tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.\n2. Permohonan izin pemanfaatan sungai yang sedang dalam proses wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) huruf b dan Pasal 52 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini diancam dengan ancaman pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF LEBAK REGENCY
NUMBER 8 OF 2011

REGIONAL REGULATION OF LEBAK REGENCY
NUMBER 8 OF 2011
CONCERNING
RIVERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LEBAK,

Considering:	that rivers as one of the water resources, have a very important function for the life and livelihood of the community so it is necessary to maintain the sustainability and continuity of their function by managing, maintaining and securing the surrounding areas; that as intended in letter a, it is deemed necessary to form a Regional Regulation concerning Rivers;
In View of:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1960 Number 164, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2043); Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bbf8c5d9-5b94-46f2-a3ba-96d3f1f2a37f","actionData","errors"]