[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bbed294f-38c1-4203-a7d7-83968468afbd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyarawatan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-06-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara","place_of_enactment","Kwandang","theme","Badan Permusyarawatan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN PERMUSYARAWATAN DESA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Permusyarawatan Desa
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyarawatan Desa, termasuk didalamnya mengatur tentang Kedudukan; Keanggotaan dan Kelembagaan; Fungsi dan Tugas; Hak dan Kewajiban; Wewenang dan Larangan; Waktu Musyawarah BPD; Pimpinan Musyawarah BPD; Tata Cara Musyawarah BPD; Hak Menyatakan Pendapat; Berita Acara dan No Tulen Musyawarah BPD; Pemberhentian dan Pengisian Anggota BPD antar Waktu; Keuangan BPD; Pengaturan Tata Tertib dan Mekanisme Kerja BPD; Pembinaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 175), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n Peraturan Daerah ini terdiri atas 84 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 175).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Gorontalo Utara.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan tujuan untuk mengatur lebih lanjut mengenai BPD sebagai lembaga perwakilan penduduk desa.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Kedudukan BPD sebagai lembaga perwakilan penduduk desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan.
Keanggotaan BPD, termasuk syarat menjadi anggota, proses pemilihan, peresmian anggota, masa keanggotaan, dan penggantian antarwaktu.
Kelembagaan BPD, meliputi pimpinan BPD (ketua, wakil ketua, sekretaris) dan bidang-bidang (bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan, bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa).
Fungsi BPD, yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Tugas BPD, meliputi menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah Desa; membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa; melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.
Hak, kewajiban, wewenang, dan larangan bagi anggota BPD.
Waktu dan tata cara musyawarah BPD.
Keuangan BPD, termasuk biaya operasional dan tunjangan anggota.
Pembinaan terhadap BPD oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan ini juga mengatur mengenai tata tertib dan mekanisme kerja BPD yang ditetapkan dalam Peraturan BPD.

","transitional_provisions","1. Sekretaris BPD yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tetap melaksanakan tugas staf administrasi BPD sampai selesai masa tugasnya.\n2. Anggota BPD yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.\n3. Ketentuan Pasal 56 huruf k tidak berlaku bagi anggota BPD yang dimaksud pada poin 2.","sanctions","1. Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.\n2. Berdasarkan laporan BPD, Bupati memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Kepala Desa.\n3. Jika setelah teguran tertulis, Kepala Desa tetap tidak menyampaikan laporan, dilakukan pemberhentian sementara.\n4. Jika setelah pemberhentian sementara, Kepala Desa tetap tidak menyampaikan laporan, dilakukan pemberhentian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH GORONTALO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH GORONTALO REGENCY
NUMBER 1 OF 2017
ON
VILLAGE CONSULTATIVE BODY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH GORONTALO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that to implement the provisions of Article 65 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 on Villages, it is necessary to establish a Regional Regulation on the Village Consultative Body.

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2007 on the Establishment of North Gorontalo Regency in Gorontalo Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 13, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4687);
Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 on Villages (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bbed294f-38c1-4203-a7d7-83968468afbd","actionData","errors"]