[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bbdacd54-872e-4cdd-9d70-115f09434432","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Komisi Etik Dan Perilaku Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 17 Tahun 2019","number","17","year","2019","published_date","2019-11-12","effective_date","2019-11-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","901bd748-66d3-413e-934b-8272fe13cb3f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_name","Peraturan LIPI","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Komisi Etik Dan Perilaku Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KOMISI ETIK DAN PERILAKU PENELITI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
2019
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NO. 17, BN 2019/NO. 1452; PERATURAN.GO.ID: 19 HLM
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia TENTANG Komisi Etik Dan Perilaku Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk peningkatan pengawasan dan evaluasi \r\nkegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau \r\npengkajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang \r\nsesuai dengan kaidah penelitian yang baik dan \r\nbermartabat, perlu pengaturan terkait komisi etik profesi \r\ndan perilaku jabatan fungsional peneliti; \r\n b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan \r\nIndonesia Nomor 05/E/2011 tentang Komisi Etika \r\nPeneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sudah \r\ntidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan pengembangan \r\nhukum organisasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; \r\n c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan \r\nPeraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang \r\nKomisi Etik dan Perilaku Peneliti Lembaga Ilmu \r\nPengetahuan Indonesia; \r\n\r\n \n 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali \r\ndiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 \r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas \r\nKeputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2015 Nomor 322); \r\n2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang \r\nUnit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah \r\nNonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali \r\ndiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 \r\nTahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas \r\nKeputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang \r\nUnit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah \r\nNonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian \r\nTahun 2013 Nomor 11); \r\n3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang \r\nJabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2018 Nomor 1224); \r\n4. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia \r\nNomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan \r\nFungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2018 Nomor 1407); \r\n5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia \r\nNomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja \r\nLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6); \r\n \n Mengatur tentang Ketentuan Umum; Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KEPP LIPI; Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang; Mekanisme Sidang; Pengaduan dan Pemeriksaan Pelanggaran; Tingkatan Pelanggaran dan Pembinaan; Sekretariat; Pendanaan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2019. \n Mencabut Peraturan\r\nKepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia \r\nNomor 05/E/2011 tentang Komisi Etika Peneliti Lembaga \r\nIlmu Pengetahuan Indonesia, \n 20 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 05/E/2011 tentang Komisi Etika Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mengatur tentang Komisi Etik dan Perilaku Peneliti (KEPP) di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tujuan pembentukan KEPP LIPI adalah untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian agar sesuai dengan kaidah penelitian yang baik dan bermartabat. KEPP LIPI bertugas menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti, yang meliputi prinsip menghormati harkat martabat manusia, berbuat baik dan tidak merugikan, serta kejujuran, keadilan, dan keterbukaan ilmiah.\n\nKEPP LIPI memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pembinaan, meminta keterangan, mengamankan dokumen, memeriksa dugaan pelanggaran, dan memberikan advokasi. Proses penanganan pengaduan pelanggaran meliputi penelaahan, klarifikasi, dan pemeriksaan oleh tim pemeriksa ad hoc. Hasil pemeriksaan akan menentukan kategori pelanggaran (ringan, sedang, atau berat) dan jenis pembinaan yang akan diberikan.\n\nPembinaan dapat berupa pendampingan oleh peneliti senior atau pembatasan kegiatan penelitian. Jika pembinaan tidak efektif, KEPP LIPI dapat melaporkan pelanggaran kepada organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti untuk penanganan lebih lanjut. Sekretariat KEPP LIPI, yang berkedudukan di Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia LIPI, bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan data terkait kegiatan KEPP LIPI. Pendanaan operasional KEPP LIPI dibebankan pada Anggaran Belanja LIPI.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Komisi Etika Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Sekretariatnya yang dibentuk dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 128/A/2018 tentang Komisi Etika Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Sekretariatnya masih tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa kerja Komisi.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 05/E/2011 tentang Komisi Etika Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION
OF THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 17 OF 2019

ABOUT

ETHICS AND RESEARCHER BEHAVIOR COMMISSION
INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that for improving the supervision and evaluation of research, development, and/or assessment activities of the Indonesian Institute of Sciences that are in accordance with the principles of good and dignified research, it is necessary to regulate matters related to the ethics commission of the profession and the behavior of functional positions of researchers;
that the Regulation of the Head of the Indonesian Institute of Sciences Number 05/E/2011 concerning the Ethics Commission for Researchers of the Indonesian Institute of Sciences is no longer in accordance with

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bbdacd54-872e-4cdd-9d70-115f09434432","actionData","errors"]