[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bbcfa428-91a7-4fe2-8e0c-54e4fea6f789","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 7 Tahun 2024 tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PSIKOTROPIKA","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 7 Tahun 2024","number","7","year","2024","published_date","2024-05-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara","place_of_enactment","Tenggarong","theme","PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PSIKOTROPIKA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

narkotika - psikotropika - peredaran gelap - pencegahan - pemberantasan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD 2024/171, TLD No. 83
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PSIKOTROPIKA
ABSTRAK:	\n \n Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, merusak tata nilai kehidupan masyarakat yang religious dan dalam lingkup yang lebih luas dapat melemahkan ketahanan nasional; Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, pemerintah daerah berwenang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi P4GN dan Psikotropika, Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah, dengan menyusun peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana teah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 12 Tahun 2019. \n 1. Ketentuan Umum; 2. Pencegahan; 3. Antisipasi Dini; 4. Pemberantasan; 5. Penanganan; 6. Pemberdayaan Masyarakat; 7. Kerja Sama; 8. Partisipasi Masyarakat; 9. Montoring, Evaluasi, dan Pelaporan; 10. Pembinaan dan Pengawasan; 11. Sistem Informasi; 12. Penghargaan; 13. Pendanaan; 14. Ketentuan Penutup \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024. \n 20 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan arah dalam penyusunan program dan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara terintegrasi. Pemerintah Daerah memiliki tugas memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika, melakukan koordinasi lintas lembaga, serta melaksanakan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial bagi pecandu narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui sosialisasi, deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, pemetaan wilayah rawan, peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis, pembentukan satuan tugas atau relawan, pencanangan program BERSINAR, peningkatan peran serta dinas terkait dalam kegiatan vokasional, dan penyediaan data dan informasi.
Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini melalui pemberian informasi, koordinasi dengan instansi vertikal, kerjasama dengan berbagai lembaga, pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan sumber daya manusia di berbagai lingkungan, serta pengawasan terhadap tempat-tempat yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika.
Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.
Pemerintah Daerah memfasilitasi penanganan terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.
Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan melaporkan kejadian, membentuk wadah partisipasi, menciptakan lingkungan yang mendukung, terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, dan meningkatkan komunikasi keluarga.

Peraturan ini juga mengatur pembentukan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di tingkat kabupaten dan kecamatan, yang bertugas menyusun rencana aksi daerah, mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pencegahan, dan menyusun laporan pelaksanaan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUTAI KARTANEGARA
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KUTAI KARTANEGARA REGENCY
NUMBER 7 OF 2024
ON
PREVENTION AND ERADICATION OF ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTICS
PSYCHOTROPICS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUTAI KARTANEGARA,

\n\n \n \n

Considering :

that the misuse and illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors are very detrimental and endanger the lives of the community, damage the values of religious community life and in a wider scope can weaken national resilience;
that based on the provisions of Article 2 paragraph (3) and Article 3 letter a of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 12 of 2019 on Facilitation of Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotic Precursors, local governments are authorized to carry out prevention and eradication of abuse and Illicit Trafficking of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bbcfa428-91a7-4fe2-8e0c-54e4fea6f789","actionData","errors"]