[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bbcc4e21-9753-4088-8d68-246deee3e4ab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2011","number","7","year","2011","published_date","2011-03-11","effective_date","2011-07-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan","place_of_enactment","Palembang","theme","Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

program-Lesgislasi-daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2011/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi daerah
ABSTRAK:	\n \n untuk menjamin kegiatan pembentukan Peraturan Daerah berjalan efisien, efektif dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan legislasi yang tersusun secara sistematis dan terpadu dalam suatu program Legislasi Daerah, maka diperlukan penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah yang harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.25 Tahun 1959; UU No.20 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.27 Tahun 2009; PP No.8 Tahun 2008; PP No.16 Tahun 2010; Permendagri No15 Tahun 2006; Permendagri No.16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008; PERDA Provinsi Sumsel No.7 Tahun 2008sebagaimana telah diubah dengan PERDA Provinsi Sumsel No.6 Tahun 2010; PERDA Provinsi Sumsel No.8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERD Provinsi Sumsel No.7 Tahun 2010; PERDA Provinsi SUmsel No.13 Tahun 2009; PERDA Provinsi Sumsel No.8 Tahun 2009; PERDA Provinsi SUmsel No.10 Tahun 2009; PERDA Provinsi Sumsel No.11 Tahun 2009; PERDA Provinsi Sumsel No.13 Tahun 2009. \n dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai tujuan dan prinsip penyusunan dan pengelolaan Prolegda, wewenang penyusunan dan pengelolaan Prolegda, muatan Prolrgda, penyiapan dan rancangan Prolegda, serta penetapan dan penetapan, pengelolaan, perubahan skala perioritas dan pembiayaan Prolegda. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2011. \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah (Prolegda) di Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan dari penyusunan dan pengelolaan Prolegda adalah untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keterpaduan pembentukan Perda dengan kebutuhan hukum masyarakat, rencana pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan nasional. Proses penyusunan Prolegda melibatkan DPRD dan Pemerintah Provinsi secara berencana, terpadu, dan sistematis, dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi Daerah (Balegda).

\n\n

Ketentuan Substansial:

1. Wewenang Penyusunan dan Pengelolaan: DPRD dan Pemerintah Provinsi berwenang menyusun dan mengelola Prolegda.

2. Muatan Prolegda: Prolegda memuat program pembentukan Perda yang disusun dalam daftar skala prioritas pembentukan dan pokok materi yang akan diatur.

3. Penyiapan Rancangan Prolegda: Di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda, sementara di lingkungan Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Pembahasan dan Penetapan: Rancangan Prolegda dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan kesepakatan bersama, kemudian ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

5. Pengelolaan Prolegda: Diarahkan agar program pembentukan Perda dilaksanakan sesuai dengan daftar skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

6. Perubahan Skala Prioritas: Dalam keadaan tertentu, program pembentukan Perda dalam Prolegda dapat diubah urutan skala prioritasnya berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi.

7. Pembiayaan: Pembiayaan pengelolaan Prolegda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Perda ini, rancangan Perda yang telah diajukan oleh Gubernur kepada DPRD dan/atau rancangan Perda yang telah diajukan oleh DPRD kepada Gubernur dijadikan prioritas untuk penyusunan Prolegda untuk pertama kali.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[106],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/36707/perda-prov-sumatera-selatan-no-2-tahun-2013","4b29aa08-802e-4705-aeac-18a4144204ae","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH SUMATERA PROVINCE
NUMBER 7 OF 2011
CONCERNING
PROCEDURES FOR THE PREPARATION AND MANAGEMENT OF
REGIONAL LEGISLATIVE PROGRAM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SUMATERA,

\n\n \n \n

Considering:

that to ensure the efficient, effective, and targeted formation of Regional Regulations, legislative planning is needed that is systematically and integrally structured in a Regional Legislative Program;
that in order for the planning of the Regional Legislative Program to realize the objectives of the formation of Regional Regulations, it is necessary to prepare and manage a Regional Legislative Program that is harmonious between the Regional House of Representatives and the Regional Government,
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Preparation and Management of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bbcc4e21-9753-4088-8d68-246deee3e4ab","actionData","errors"]