[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bbcadd7d-2680-4d39-8ca6-8326958984a5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2009","number","4","year","2009","published_date","2009-06-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

agraria-otonomi
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2009/NO.4, TLD No.4, LL PROV. KALBAR: 27 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
ABSTRAK:	\n \n bahwa wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut di Kalimantan Barat merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang tinggi sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pengembangan ekonomi, sosial budaya masyarakat, serta merupakan lahan usaha yang dapat menunjang hajat hidup orang banyak;\r\nbahwa dalam rangka mendayagunakan sumberdaya wilayah pesisir harus dilakukan kebijakan pengelolaan secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi masa kini dan yang akan datang untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat yang sejahtera dan mandiri;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 25 Tahun 1956, UU No 5 Tahun 1960, UU No 5 Tahun 1983, UU No 5 tahun 1984, Uu No 5 Tahun 1990, UU No 9 Tahun 1990, UU No 5 Tahun 1992, Uu No 6 Tahun 1996, UU No 23 Tahun 1997, UU No 30 Tahun 1999, UU No 41 Tahun 1999, UU No 10 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 26 Tahun 2007, UU No 27 Tahun 2007, UU No 17 Tahun 2008, UU No 4 Tahun 2009, PP no 19 Tahun 1999, PP No 38 Tahun 2007, PP No 60 Tahun 2007, Keppres No 32 Tahun 1990, Perpres No 1 Tahun 2007, PermenKKP No PER.16/MEN/2008, PermenKKP No PER.17/MEN/2008, PermenKKP No PER.18/MEN/2008, PermenKKP No PER.20/MEN/2008, PermenKKP No PER.41/MEN/2000, PermenKKP No PER.10/MEN/2002, PermenKKP No PER.34/MEN/2002, Perda No 5 Tahun 2004 \n Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, penetapan batas kewenangan di wilayah laut, perencanaan, pemanfaatan, pemberdayaan masyarakat pesisir, komisi pengelola wilayah pesisir, data dan informasi, pengawasan dan pengendalian, jaminan lingkungan, pembiayaan, penyelesaian sengketa, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2009. \n terdiri dari 16 hlm peraturan dan 11 hlm penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertujuan untuk melindungi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Peraturan ini juga bertujuan untuk mencapai sinergisitas antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah pesisir, memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat pesisir, serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup wilayah pesisir.

\n\n

Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan substansial, antara lain:

\n\n

Perencanaan: Penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3K).
Pemanfaatan: Pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya pesisir, baik untuk tujuan usaha maupun bukan untuk tujuan usaha, termasuk persyaratan perizinan dan kewajiban bagi pemegang izin.
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: Pengaturan mengenai hak dan kewajiban masyarakat pesisir, peran serta organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga kajian dalam pengelolaan wilayah pesisir.
Komisi Pengelola Wilayah Pesisir: Pembentukan Komisi Pengelola untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk fungsi, tugas pokok, dan susunan organisasi.
Pengawasan dan Pengendalian: Pengaturan mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk mitigasi bencana dan pemberian insentif.
Jaminan Lingkungan: Kewajiban bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan jaminan lingkungan dalam rangka pemulihan dan perbaikan lingkungan.
Penyelesaian Sengketa: Upaya penyelesaian sengketa pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil melalui musyawarah, alternatif penyelesaian sengketa, atau pengadilan.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang dan/atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF WEST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 4 OF 2009
CONCERNING
MANAGEMENT OF COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\nGOVERNOR OF WEST KALIMANTAN,
\n \n \n

Considering:

that the coastal area as a transition zone between land and sea ecosystems in West Kalimantan is a gift and grace of God Almighty which has a diversity of high natural resource potential so that it can provide optimal benefits for the development of the economy, socio-culture of the community, and is a business land that can support the livelihoods of many people;
that in order to develop coastal area resources, a sustainable environmental management policy must be implemented by considering the interests of present and future generations for the greatest possible prosperity of a prosperous and independent society;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bbcadd7d-2680-4d39-8ca6-8326958984a5","actionData","errors"]