[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bbc3534c-b056-4a1c-a8e9-72132a95547b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional","short_title","Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011","number","15","year","2011","published_date","2011-08-25","effective_date","2011-09-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9d2fe43d-cb18-4a0d-a9a8-31a5dbd9538d","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara","short_name","Perka LAN","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"7f6a4c27-2c6a-4eb7-8d62-dd19888e1efd","Pendidikan & Pelatihan Aparatur","tags",[],"location","Lembaga Administrasi Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara NO. 15, BN 2011 (546); 9 hlm
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara TENTANG Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini mengatur tentang pedoman umum pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuan Diklat Fungsional adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas jabatannya secara profesional, serta memantapkan sikap pengabdian yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

\n\n

Pembinaan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan berkoordinasi dengan Instansi Pembina. Pembinaan meliputi penyusunan pedoman Diklat, standarisasi kurikulum, pengembangan modul, bimbingan penyelenggaraan, dan evaluasi. Setiap instansi pemerintah menyusun rencana penyelenggaraan Diklat Fungsional berdasarkan analisis kebutuhan Diklat, yang dikoordinasikan dengan Instansi Pembina.

\n\n

Jenis Diklat Fungsional terdiri dari Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional dan Diklat Fungsional Berjenjang. Jenjang Diklat Fungsional terdiri dari Diklat Fungsional Keahlian (Tingkat Pertama, Muda, Madya, Utama) dan Diklat Fungsional Keterampilan (Tingkat Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia). Peserta Diklat bersifat selektif dan merupakan penugasan dengan memperhatikan rencana pengembangan karir PNS.

\n\n

Kurikulum Diklat Fungsional mengacu pada standar kompetensi jabatan fungsional dan disusun untuk mencapai profesionalisme. Metode Diklat disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Diklat bagi orang dewasa (andragogi), dapat diselenggarakan secara klasikal atau non-klasikal. Pengajar Diklat adalah Widyaiswara yang kompeten dan bersertifikasi. Pengelola Diklat adalah tenaga kediklatan yang memiliki STTPP Training Officer Courses (TOC) dan/atau Management of Training (MoT).

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang prasarana, sarana, modul, bahan Diklat, jangka waktu, pembiayaan, pemantauan, evaluasi, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), registrasi, dan pelaporan Diklat Fungsional.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE HEAD OF THE STATE ADMINISTRATION AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 OF 2011
CONCERNING
GENERAL GUIDELINES FOR DEVELOPMENT OF THE IMPLEMENTATION OF
FUNCTIONAL EDUCATION AND TRAINING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE STATE ADMINISTRATION AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve the quality of development of Education and Training for Civil Servant Functional Positions, it is deemed necessary to improve the Decree of the Head of the State Administration Agency Number 8 of 2003 concerning Guidelines for the Implementation of Functional Education and Training;
that in connection with letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Head of the State Administration Agency concerning General Guidelines for Development of the Implementation of Functional Education and Training.

In view

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bbc3534c-b056-4a1c-a8e9-72132a95547b","actionData","errors"]