[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bbbf01e1-0593-4b2f-9d90-30f7683005b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 12 Tahun 2014","number","12","year","2014","published_date","2014-12-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Izin Usaha Perkebunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

USAHA - PERKEBUNAN – IZIN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD No.8 Seri E 2014
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Perkebunan
ABSTRAK:	\n \n Pengaturan pelaksanaan pemberian izin usaha perkebunan di Kabupaten Bangka Barat ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi keanekaragaman sumber daya alam nabati di Kabupaten Bangka Barat sehingga dapat dikelola secara lestari, selaras, serasi, seimbang dan berkesinambungan untuk dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka pengembangan usaha perkebunan secara terpadu dan tangguh dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja kepada Pelaku usaha perkebunan serta terbinanya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.\r\n\r\n \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.5 Tahun 1960; UU No.12 Tahun 1992; UU No.27 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.39 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kab. Bangka Barat No.2 Tahun 2008; Perda Kab.Bangka Barat No.1 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan, Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan, Kemitraan, Perubahan Luas Lahan, Jenis Tanaman, dan/atau Perubahan Kapasitas Pengolahan, serta Diversifikasi Usaha, Kewajiban Perusahaan Perkebunan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014. \n - Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan Persetujuan Diversifikasi Usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\r\n- Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 22 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan Pelaku Usaha Perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam Usaha Perkebunan.

\r\n\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n

Peraturan ini mengatur jenis usaha perkebunan yang terdiri dari Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan, Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, dan Usaha Perkebunan yang terintegrasi. Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan Usaha Perkebunan wajib bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perkebunan di daerah dengan membentuk badan hukum dan berkedudukan di daerah.

\r\n\r\n

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas kurang dari 25 hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati dan diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B). Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas kurang dari batas minimal juga dilakukan pendaftaran oleh Bupati dan diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P). Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-P dan IUP.

\r\n\r\n

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah wajib memiliki IUP-P. Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan wajib memiliki IUP.

\r\n\r\n

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan. Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal IUP-B atau IUP.

\r\n\r\n

Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat; melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; serta melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala.

","transitional_provisions","1. Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum peraturan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.\r\n2. Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah, belum memiliki Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), atau Izin Usaha Perkebunan sebelum peraturan ini diundangkan, wajib memiliki IUP-B, IUP-P_atau IUP paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan ini diundangkan.\r\n3. Untuk Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P sebelum Peraturan ini diundangkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun harus telah memiliki kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.\r\n4. Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sebelum Peraturan ini diundangkan dan sudah melakukan pembangunan kebun dan/atau Industri Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa memiliki hak atas tanah, dikenai peringatan untuk segera menyelesaikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.\r\n5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIRKKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya.","sanctions","1. Perusahaan Perkebunan yang melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada dikenai sanksi peringatan tertulis, dan jika tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut.\r\n2. Perusahaan Perkebunan yang tidak melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun dikenai sanksi peringatan tertulis, dan jika tidak dipenuhi, IUP-P dicabut.\r\n3. Perusahaan Perkebunan yang memberikan pernyataan tidak benar mengenai status penguasaan lahan dicabut IUP-B atau IUP tanpa peringatan.\r\n4. Perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, c, e, f, g dan/atauh dikenai sanksi peringatan tertulis.\r\n5. Perusahaan perkebunan yang tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan dikenakan sanksi peringatan tertulis.\r\n6. Perusahaan Perkebunan yang tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) dikenai sanksi peringatan tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST BANGKA
REGIONAL REGULATION OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 12 OF 2014
CONCERNING
PLANTATION BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the diversity of plant natural resources in West Bangka Regency needs to be managed in a sustainable, harmonious, balanced and continuous manner in order to benefit the welfare of the community as much as possible;
that the management of plant natural resources needs to be developed through integrated and resilient plantation businesses by prioritizing the expansion of employment opportunities for plantation business actors and the preservation of natural resources and the environment;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to establish a Regional Regulation regarding Plantation Business Licenses;

In View of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bbbf01e1-0593-4b2f-9d90-30f7683005b4","actionData","errors"]