[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bbbbf7be-bcf5-493f-bea1-b6786573f56b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2005 tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2005","number","27","year","2005","published_date","2005-06-09","effective_date","2005-08-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai","place_of_enactment","Sei Rampah","theme","RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2005/ No. 27
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2005. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini menindaklanjuti Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui pendayagunaan fasilitas daerah yang ada, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Objek retribusi meliputi pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang mencakup pemakaian tanah, gedung, kendaraan bermotor, dan alat-alat berat. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi didasarkan pada jenis, jumlah, dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah. Prinsip penetapan tarif adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak atau penggantian biaya perawatan, pemeliharaan, penyusutan, keamanan, dan kebersihan.

Peraturan ini juga mengatur struktur dan besaran tarif retribusi untuk berbagai jenis pemakaian kekayaan daerah, termasuk tanah dan bangunan, jalan kabupaten dan jalan tertentu, gedung, serta kendaraan bermotor dan alat-alat berat. Terdapat ketentuan mengenai biaya operasional pemungutan retribusi.

Wajib retribusi memiliki kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan ini juga mengatur tata cara pembayaran, penagihan, pengurangan, keringanan, pembebasan, dan pembatalan retribusi, serta ketentuan mengenai kadaluarsa penagihan retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SERDANG BEDAGAI REGENCY
NUMBER 27 YEAR 2005
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGE FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SERDANG BEDAGAI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that with the issuance of Law Number 34 of 2000 jo. Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Local Service Charge, the Regional Government shall follow up with a Regional Regulation. \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Local Service Charge for the Use of Regional Assets. \n \n
Remembering:	\n \n Law Number 7 Drt of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of Regencies within the Regional Area of North Sumatra Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1956 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bbbbf7be-bcf5-493f-bea1-b6786573f56b","actionData","errors"]