[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bbaa46db-1d21-4785-8d77-e463b3581ec3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau","short_title","Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2009","number","12","year","2009","published_date","2009-01-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-KEPULAUAN-MERANTI-PROVINSI-RIAU
2009
Undang-undang (UU) NO. 12, LN. 2009/ No. 13 , TLN NO. 4968, LL SETNEG : 19 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau
ABSTRAK:	\n \n Untuk memacu kemajuan Provinsi Riau pada umumnya dan Kabupaten Bengkalis pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Bengkalis, dipandang perlu membentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. \n Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 61 Tahun 1958, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. 10 Tahun 2008. \n Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di wilayah Provinsi Riau dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2009. \n - \n - \n 19 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini membentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. Pembentukan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta pemanfaatan potensi daerah. Kabupaten Kepulauan Meranti berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, meliputi Kecamatan Tebing Tinggi, Rangsang Barat, Rangsang, Tebing Tinggi Barat, dan Merbau.

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kepulauan Meranti mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sesuai peraturan perundang-undangan. Urusan wajib meliputi perencanaan pembangunan, tata ruang, ketertiban umum, penyediaan sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan, penanggulangan masalah sosial, ketenagakerjaan, pengembangan koperasi, pengendalian lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan, administrasi umum, penanaman modal, pelayanan dasar lainnya, dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati yang dipilih sesuai peraturan perundang-undangan. Sebelum terpilihnya bupati definitif, penjabat bupati diangkat dari pegawai negeri sipil. Pembiayaan pemilihan bupati dan wakil bupati pertama kali dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkalis dan APBD Provinsi Riau.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan, dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat daerah lainnya. Bupati Bengkalis bersama Penjabat Bupati Kepulauan Meranti menginventarisasi dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Kepulauan Meranti berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan hibah berupa uang, dan Pemerintah Provinsi Riau memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Riau melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Kepulauan Meranti dalam waktu 3 tahun sejak diresmikan.

","transitional_provisions","1. Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Kepulauan Meranti menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tahun anggaran berikutnya.\n2. Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Riau.\n3. Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\n4. Sebelum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Bengkalis sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2009
ON
ESTABLISHMENT OF MERANTI ISLANDS REGENCY
IN THE PROVINCE OF RIAU

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to spur the progress of The Province of Riau in general and Bengkalis Regency in particular, as well as the aspirations that develop in the community, it is deemed necessary to improve the administration of government, the implementation of development, and public services in order to accelerate the realization of community welfare;
that by taking into account the economic capacity, regional potential, area, population and considerations from the socio-political, socio-cultural, defense and security aspects, as well as the increasing workload and volume of work in the fields of government, development and community affairs in Bengkalis Regency, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bbaa46db-1d21-4785-8d77-e463b3581ec3","actionData","errors"]