[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bba45dc3-b0dc-4fc9-ac1b-c99b2bf9ac1a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":88,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_114":115,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik","short_title","Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016","number","19","year","2016","published_date","2016-11-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"ec1fd785-848f-461d-80e9-b2e90b16a6c7","Pers, Pos & Iklan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik","subject_matter","Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain danuntuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakatdemokratis","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Informasi-transaksi-elektronik
2016
Undang-undang (UU) NO. 19, LN.2016/NO.251, TLN NO.5952, LL Setneg : 13 hlm
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;\r\n bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;\r\n\r\n \n Pasal 5 ayat (l), pasal 20, pasal 25A, pasal 2gD ayat (1), Pasal 28E ayat (21, pasal 28E ayat (3), pasal 28F, pasal 28G ayat (1), pasal 28J ayat (2), dan pasal 33 ayat (2)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor l l Tahun 2008 tentang Informasi. dan Transaksi Elektronik \n Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain danuntuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakatdemokratis \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2016. \n 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.","scope_and_parties","(-)","policy_content","Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dalam kerangka masyarakat yang demokratis melalui perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Perubahan ini mencakup penambahan ketentuan mengenai penghapusan informasi yang tidak relevan oleh penyelenggara sistem elektronik atas permintaan orang yang bersangkutan, serta menciptakan kewenangan bagi pemerintah untuk mencegah penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum. Undang-Undang ini juga memperkuat perlindungan data pribadi dan mendefinisikan ketentuan intersepsi informasi elektronik dalam konteks penegakan hukum, serta mempertegas sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran Pasal 27 ayat (1) dan (2) mengenai distribusi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dapat dikenakan sanksi pidana hingga 6 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 1.000.000.000,00. 2. Penyaluran informasi yang melanggar hak pribadi dapat dikenai sanksi pidana yang sama. 3. Sanksi atas penyebaran informasi bohong atau informasi yang menimbulkan kebencian juga diatur dengan sanksi serupa.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023","b805ce68-6e4b-4a6e-95cf-a792e3c705f2","amends",[110],{"_103":111,"_105":112,"_36":113},"UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008","8183f5e7-2ee6-4453-a948-3b2a33aa8862","amended_by",[116],{"_103":117,"_105":118,"_36":119},"UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik","https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024","8b67d10f-63ea-448d-a44c-043c765c767e","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

\n a. that in order to guarantee the recognition and respect for the rights and freedoms of others and to meet the demands that are fair in accordance with considerations of public safety and order in a democratic society, it is necessary to change Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions to achieve justice, public order, and legal certainty;
\n b. that based on the considerations as referred to in point a, it is necessary to establish a Law regarding the amendment of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions;\n

Recalling:

\n 1. Article 5 paragraph (1), Article 20, Article 25A, Article 28D paragraph (1), Article 28E paragraph (2), Article 28E paragraph (3), Article 28F, Article 28G paragraph (1), Article 28J paragraph (2), and Article 33 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
\n 2. Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 58, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4843);\n

\n\n

DECIDING:

Establishing: LAW ON AMENDMENTS TO LAW NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS

\n\n

Article I

\n\n\n \n \n \n \n \n \n

\n Several provisions of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 58, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4843) are amended as follows:

\n 1. Between number 6 and number 7 of Article 1, 1 (one) number is inserted, namely number 6a so that Article 1 reads as follows:

\n

Article 1

In this Law, the following definitions shall apply:

Electronic Information means a set of electronic data, including but not limited to writings, sounds, images, maps, designs, photos, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegrams, telexes, telecopies, or the like, letters, signs, numbers, access codes, symbols, or perforations that have been processed and have meaning or can be understood by someone capable of understanding it.
Electronic Transaction means a legal act performed using computers, computer networks, and/or other electronic media.
Information Technology refers to techniques for collecting, preparing, storing, processing, announcing, analyzing, and/or disseminating information.
Electronic Document means any Electronic Information that is created, forwarded, sent, received, or stored in analog, digital, electromagnetic, optical form, or the like, which can be viewed, displayed, and/or heard through computers or electronic systems, including but not limited to writings, sounds, images, maps, designs, photos, or the like, letters, signs, numbers, access codes, symbols or perforations that have meaning or can be understood by an individual able to understand it.
Electronic System means a series of electronic devices and procedures that function to prepare, collect, process, analyze, store, display, announce, transmit, and/or disseminate Electronic Information.
The Operation of Electronic Systems refers to the utilization of Electronic Systems by state organizers, individuals, business entities, and/or the community.
6a. Electronic System Providers refer to any individuals, state organizers, business entities, and the community that provide, manage, and/or operate Electronic Systems, either independently or collectively for users of Electronic Systems for their own interests and/or the interests of others.
Electronic System Network refers to the connection of two or more Electronic Systems, whether closed or open.
Electronic Agent means a device of an Electronic System created to perform actions on specific Electronic Information automatically organized by individuals.
Electronic Certificate is an electronic certificate containing an electronic signature and identity which indicates the legal status of the parties in an Electronic Transaction issued by the Electronic Certification Provider.
Electronic Certification Provider is a legal entity that functions as a trusted party, which grants and audits Electronic Certificates.
Reliability Certification Institution is an independent institution formed by recognized professionals authorized and supervised by the Government with the authority to audit and issue reliability certificates in Electronic Transactions.
Electronic Signature means a signature consisting of Electronic Information affixed, associated, or related to other Electronic Information used as a verification and authentication tool.
Signer is a legal subject associated or connected with the Electronic Signature.
Computer means a device for processing electronic data, magnetic, optical, or systems that perform logical, arithmetic, and storage functions.
Access means the activity of interacting with an Electronic System that stands alone or is in a network.
Access Code is numbers, letters, symbols, or other characters, or combinations thereof, which serve as a key to access computers and/or other Electronic Systems.
Electronic Contract refers to an agreement among parties made through Electronic Systems.
Sender means a legal subject who sends Electronic Information and/or Electronic Documents.
Recipient means a legal subject who receives Electronic Information and/or Electronic Documents from the Sender.
Domain Name refers to the internet address of the state organizer, individual, business entity, and/or community, which can be used in communication through the internet, represented by a unique code or character arrangement to indicate a specific location on the internet.
Individual refers to a person, whether Indonesian citizen, foreign citizen, or legal entity.
Business Entity refers to individual or partnership enterprises, both legal and non-legal entities.
Government refers to the Minister or other officials appointed by the President.

\n 2. The provisions of Article 5 remain with changes to the explanation of paragraphs (1) and (2) so that the explanation of Article 5 becomes as stipulated in the explanation of articles of this Law.
\n 3. The provisions of Article 26 are supplemented with 3 (three) paragraphs, namely paragraph (3), paragraph (4), and paragraph (5), so that Article 26 reads as follows:

\n

Article 26

Unless otherwise provided by law, the use of any information through electronic media concerning someone's personal data must be done with the consent of the individual concerned.
Any person whose rights are violated as referred to in paragraph (1) may file a lawsuit for damages arising from this Law.
Each Provider of Electronic Systems must delete any irrelevant Electronic Information and/or Electronic Documents under its control at the request of the individual concerned based on a court order.
Each Provider of Electronic Systems must provide a mechanism for deleting irrelevant Electronic Information and/or Electronic Documents according to the provisions of the laws and regulations.
Provisions regarding the procedures for the deletion of Electronic Information and/or Electronic Documents as referred to in paragraphs (3) and (4) are regulated by government regulations.

\n 4. The provisions of Article 27 remain with changes to the explanation of paragraphs (1), (3), and (4) so that the explanation of Article 27 becomes as stipulated in the explanation of articles of this Law.
\n 5. The provisions of paragraphs (3) and (4) of Article 31 are amended so that Article 31 reads as follows:

\n

Article 31

Anyone who intentionally and without rights or unlawfully intercepts or taps into Electronic Information and/or Electronic Documents in a specific computer and/or Electronic System belonging to another person.
Anyone who intentionally and without rights or unlawfully intercepts the transmission of Electronic Information and/or Electronic Documents that are not public from, to, and within a specific computer and/or Electronic System belonging to another person, whether it causes no changes or causes changes, deletion, and/or termination of the Electronic Information and/or Electronic Documents being transmitted.
The provisions of paragraphs (1) and (2) do not apply to interception or tapping carried out in the context of law enforcement at the request of the police, prosecutors, or other institutions whose authority is established by law.
Further provisions regarding the procedures for interception as referred to in paragraph (3) are regulated by law.

\n 6. Between paragraphs (2) and (3) of Article 40, 2 (two) paragraphs are inserted, namely paragraphs (2a) and (2b); the provisions of paragraph (6) of Article 40 are amended; and the explanation of paragraph (1) of Article 40 is amended so that Article 40 reads as follows:

\n

Article 40

The Government facilitates the utilization of Information Technology and Electronic Transactions in accordance with the provisions of the laws and regulations.
The Government protects public interests from all types of disruptions resulting from the misuse of Electronic Information and Electronic Transactions that disrupt public order, in accordance with the provisions of the laws and regulations.

\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

\n a. that the Government is obliged to prevent the dissemination and use of Electronic Information and/or Electronic Documents that contain prohibited content in accordance with the provisions of the legislation;
\n b. that in carrying out the prevention as referred to, the Government is authorized to terminate access and/or direct Electronic System Organizers to terminate access to Electronic Information and/or Electronic Documents that contain unlawful content;
\n c. that the Government determines the agencies or institutions that have strategic electronic data that must be protected;
\n d. that the agencies or institutions must create Electronic Documents and their electronic back-ups and connect them to certain data centers for the purpose of data security;
\n e. that other agencies or institutions outside those regulated must make Electronic Documents and their electronic back-ups according to the data protection needs they have;
\n f. that further provisions regarding the Government's role are regulated in government regulations.
\n

\n\n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n

CHAPTER I
LAWS AND REGULATIONS
Article 43

(1)

In addition to the Investigator of the State Police of the Republic of Indonesia, certain Civil Servant officials within the Government whose duties and responsibilities are in the field of Information Technology and Electronic Transactions are given special authority as investigators as referred to in the Code of Criminal Procedure to conduct investigations into crimes in the field of Information Technology and Electronic Transactions.

(2)

Investigations in the field of Information Technology and Electronic Transactions as referred to in paragraph (1) are conducted with due regard to the protection of privacy, confidentiality, continuity of public services, and integrity of data in accordance with the provisions of the legislation.

(3)

Searches and/or seizures of Electronic Systems related to the alleged crimes in the field of Information Technology and Electronic Transactions are conducted in accordance with the provisions of criminal procedural law.

(4)

In conducting searches and/or seizures as referred to in paragraph (3), the investigator is required to maintain the interests of public service.

(5)

A Civil Servant Investigator as referred to in paragraph (1) is authorized to:

receive reports or complaints from individuals regarding alleged crimes in the field of Information Technology and Electronic Transactions;
summon any person or other parties to be heard and examined as suspects or witnesses in connection with alleged crimes in the field of Information Technology and Electronic Transactions;
examine the veracity of reports or statements related to crimes in the field of Information Technology and Electronic Transactions;
examine individuals and/or legal entities that are reasonably suspected of committing crimes in the field of Information Technology and Electronic Transactions;
examine tools and/or facilities related to Information Technology activities suspected to be used in committing crimes in the field of Information Technology and Electronic Transactions;
conduct searches of specific places suspected to be used as locations for committing crimes in the field of Information Technology and Electronic Transactions;
seal and seize tools and/or facilities related to Information Technology activities suspected to be used in violation of the provisions of the legislation;
create data and/or Electronic Systems related to crimes in the field of Information Technology and Electronic Transactions so that they cannot be accessed;
request information contained in Electronic Systems or information produced by Electronic Systems from the Electronic System Organizers related to crimes in the field of Information Technology and Electronic Transactions;
request expert assistance needed in the investigation of crimes in the field of Information Technology and Electronic Transactions; and/or
terminate investigations into crimes in the field of Information Technology and Electronic Transactions in accordance with the provisions of criminal procedural law.

(6)

Arrests and detentions of perpetrators of crimes in the field of Information Technology and Electronic Transactions are carried out in accordance with the provisions of criminal procedural law.

(7)

Civil Servant Investigators as referred to in paragraph (1) in carrying out their duties shall notify the commencement of the investigation to the Prosecutor through the Investigator of the State Police of the Republic of Indonesia.

(7a)

In the event that the investigation is completed, the Civil Servant Investigator as referred to in paragraph (1) shall submit the results of the investigation to the Prosecutor through the Investigator of the State Police of the Republic of Indonesia.

(8)

In order to uncover crimes of Electronic Information and Electronic Transactions, investigators may cooperate with investigators from other countries to share information and evidence in accordance with the provisions of the legislation.

The provisions of Article 45 are amended and between Articles 45 and 46, two articles are inserted, namely Article 45A and Article 45B, thus reading as follows:

\n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n

	\n Enacted in Jakarta \n on November 25, 2016 \n PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, \n signature \n JOKO WIDODO\n
\n Promulgated in Jakarta \n on November 25, 2016 \n MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS \n REPUBLIC OF INDONESIA, \n signature \n YASONNA H. LAOLY\n

\n\n\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=bba45dc3-b0dc-4fc9-ac1b-c99b2bf9ac1a","actionData","errors"]