[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb9e5da0-1971-46d6-8eb5-740565472ce6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-01-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone Bolango","place_of_enactment","Suwawa","theme","Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan penerangan jalan umum dan lingkungan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2022/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk sebagai sarana perlengkapan jalan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah serta untuk menambah estetika keindahan lingkungan. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) UUD RI 1945; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No 79 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 27 tahun 2018. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, asas, maksud, dan tujuan, ruang lingkup, fungsi PJUL, kewenangan pengelolaan PJUL, perencanaan, penempatan dan penataan PJUL, pengadaan dan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan, pembiayaan, hak, kewajiban, dan larangan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2022. \n Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan (PJUL) di Kabupaten Bone Bolango. Latar belakangnya adalah peran strategis PJUL dalam mendukung pembangunan daerah, keamanan, keselamatan, ketertiban, pengembangan ekonomi, wilayah, dan estetika lingkungan.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah berwenang mengelola PJUL, menyusun Rencana Induk Penerangan Jalan Umum (RIPJUL), memberikan izin pemasangan PJUL, membuat kesepakatan dengan PLN, dan melakukan penertiban PJUL ilegal. Pengelolaan PJUL harus berdasarkan RIPJUL yang dapat ditinjau setiap 5 tahun. Perencanaan meliputi survei, pemetaan, pendataan, dan analisis penyesuaian dengan RIPJUL.

Penempatan PJUL dilaksanakan berdasarkan RIPJUL di jalan Kabupaten dan jalan Desa. Pemerintah Desa dapat melaksanakan penempatan PJL di jalan Desa. Pemerintah Daerah dapat menempatkan PJUL di jalan Nasional atau Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan terkait. Penataan PJUL meliputi penertiban, pemberian izin selektif, penekanan pertumbuhan PJUL ilegal, meterisasi, program hemat energi, dan pemerataan pemasangan.

Pengadaan dan pemasangan PJUL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan RIPJUL, dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Pemasangan dapat berdasarkan usulan masyarakat melalui Musrenbang. Pengembang perumahan wajib memasang PJU di lingkungan perumahan. Pemasangan PJUL oleh pihak ketiga harus mendapat izin dari Bupati yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pemeliharaan dan perbaikan PJUL yang dipasang Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pembiayaan pengelolaan PJUL bersumber dari APBD, APBN, APBD Desa, dan sumber lain yang sah. Biaya penyelenggaraan PJUL menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, meliputi perencanaan, penataan, pemasangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pembayaran rekening listrik.

Pemerintah Daerah berhak melakukan penataan dan penertiban PJUL, pembinaan dan pengawasan, konsultasi teknik, dan menerima/menolak permohonan pemasangan. Pihak ketiga berhak mengajukan permohonan, mendapatkan konsultasi teknik, dan memberikan usulan. Pemerintah Daerah wajib memproses permohonan, memberikan izin yang sesuai, memberikan konsultasi teknik, dan membiayai pengelolaan PJUL. Pihak ketiga wajib memasang, memelihara, dan memperbaiki PJUL sesuai RIPJUL, membiayai PJUL sesuai tanggung jawab, melaksanakan ketentuan Pemerintah Daerah, menjaga sarana dan prasarana, dan melaporkan kerusakan. Pihak ketiga dilarang memasang PJUL tanpa izin, tidak sesuai izin dan RIPJUL, merusak sarana dan prasarana, serta memasang apapun pada sarana dan prasarana PJUL.

Bupati melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan, berupa sosialisasi dan meminta laporan dari Lurah, Kepala Desa, dan Camat. Masyarakat dapat berperan serta dalam pemasangan, pemeliharaan, penggunaan daya, dan pengawasan PJUL.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pihak ketiga yang melanggar ketentuan Pasal 27 dan/atau Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BONE BOLANGO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BONE BOLANGO REGENCY
NUMBER 2 OF 2022
ABOUT
ORGANIZATION OF STREET LIGHTING AND ENVIRONMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BONE BOLANGO,

\n\n \n \n

Considering:

that Public Street Lighting and Environment has a strategic role in supporting regional development and national integration as part of efforts to promote public welfare as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the Organization of Public Street Lighting and Environment as a means of road equipment to realize security, safety and order in order to support economic development and regional development and to add to the aesthetics of the environment;
that based on the provisions of Article 25 paragraph (1) letter d of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, that every road used for public traffic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb9e5da0-1971-46d6-8eb5-740565472ce6","actionData","errors"]