[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb8123f4-166c-4a79-8993-f87bc2049080","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2009","number","12","year","2009","published_date","2009-06-22","effective_date","2009-06-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tegal","place_of_enactment","Slawi","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Barang Milik Daerah
2009
Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2009/N0.12
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa keberadaan barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahwa dalam rangka pengamanan barang daerah, perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan barang daerah secara profesional; bahwa sesuai dengan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maka pengelolaan barang daerah diatur dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 \n Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi; Perencanaan dan Pengadaan; Penyimpanan dan Penyaluran; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Penghapusan; Pemindahtanganan; Penatausahaan; Pembinaan, Pengendalian, pengawasan; Pembiayaan; Tuntutan Ganti Rugi; Sengketa; Sanksi; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2009. \n 53 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan barang yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk mengelola barang milik daerah secara tertib, efektif, dan efisien guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk menertibkan pengelolaan barang daerah sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta untuk memantapkan administrasi pengelolaan barang daerah secara profesional. Tujuannya adalah untuk mengamankan barang milik daerah, menyeragamkan langkah-langkah pengelolaan, dan memberikan jaminan kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan dan Tanggung Jawab: Bupati memiliki kewenangan tertinggi dalam pengelolaan barang milik daerah, dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas PPKAD, dan Kepala SKPD. Sekretaris Daerah bertanggung jawab menetapkan pejabat pengurus dan penyimpan barang, serta menyetujui rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan. Kepala Dinas PPKAD mengkoordinir pengelolaan barang di SKPD. Kepala SKPD mengajukan rencana kebutuhan barang dan bertanggung jawab atas pencatatan, inventarisasi, penggunaan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
Perencanaan dan Pengadaan: Pengelolaan barang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan. Pengadaan barang harus dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.
Pemanfaatan Barang Milik Daerah: Barang milik daerah dapat dimanfaatkan melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Setiap bentuk pemanfaatan harus menguntungkan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penatausahaan: Pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP), serta melakukan inventarisasi barang secara berkala.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pihak ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi, denda, ganti rugi, dan/atau pembatalan perjanjian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
TEGAL REGENCY
Year : 2009
Number : 12

REGIONAL REGULATION OF TEGAL REGENCY
NUMBER 12 OF 2009
CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TEGAL,

\n\n \n \n

Considering :

that the existence of regional assets as an important element in the administration of government and regional development, needs to be managed in an orderly manner so that it can be utilized optimally in order to support the implementation of Regional Government;
that in order to secure regional assets, it is necessary to strengthen the administration of regional asset management professionally;
that in accordance with Article 81 of Government Regulation Number 6 of 2006, the management of regional assets is regulated in a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c above, it is necessary to establish a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb8123f4-166c-4a79-8993-f87bc2049080","actionData","errors"]