[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb811b10-b2af-4d30-85e6-105025abad4f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 2 Tahun 2011","number","2","year","2011","published_date","2011-01-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Retribusi Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-izin-gangguan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD No.2 Seri C 2011
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n Pemerintah daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup;\r\nIzin Gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Gangguan (Hinder Ordinante) Stbl 1926 No. 226 sebagaimana telah diubah dengan dan ditambah dengan Stbl 1940 No. 14 dan No. 450; UU No. 8 Thn 1981; UU No. 27 Thn 2000; UU No. 5 Thn 2003; UU No. 10 Thn 2004; UU No. 32 Thn 2004; UU No. 26 Thn 2007; UU No. 28 Thn 2009; UU No. 32 Thn 2009; UU No. 36 Thn 2009; PP No. 27 Thn 1983; PP No. 38 Thn 2007; Perda Kab. Bangka Barat No. 1 Thn 2006; Perda Kab. Bangka Barat No. 2 Thn 2008. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi Izin Gangguan; Kriteria Gangguan; Kegiatan Usaha; Nama, Subjek dan Objek Retribusi; Golongan Retribusi; Prinsip, Sasaran dan Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Pemberian dan Penolakan Izin; Masa Berlaku Izin, Perubahan dan Pencabutan Izin; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi; Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; Sanksi Administrasi; Penagihan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa; Peran Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Bangka Barat. Latar belakangnya adalah untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan, dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kriteria gangguan yang menjadi dasar pemberian izin gangguan, meliputi gangguan lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi.
Kewajiban setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan untuk memiliki izin gangguan dari Bupati, kecuali untuk kegiatan yang berlokasi di kawasan industri, kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau usaha mikro dan kecil yang dampak usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus.
Struktur dan besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan luas bangunan tempat usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal, dan indeks luas tempat usaha dikalikan tarif dasar retribusi izin gangguan.
Masa berlaku izin gangguan adalah selama usaha tersebut masih berjalan, dengan kewajiban pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun.

","transitional_provisions","1. Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang izin gangguan yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajiban dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGENCY GOVERNMENT OF WEST BANGKA

REGENCY REGULATION OF WEST BANGKA

NUMBER 2 OF 2011

NUISANCE PERMIT RETRIBUTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST BANGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that the regional government is obliged to guarantee a conducive

business climate, business certainty, protect public interests, and

maintain the environment;
that the Nuisance Permit is a means of control,

protection, simplification and guaranteeing legal certainty

in doing business;