[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb7e1325-3fed-4aa2-99f3-e426cd98a54e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 74 Tahun 2016","number","74","year","2016","published_date","2016-10-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"64f7f366-fc1e-4ae9-b663-3bdefcd7b9e9","Pencegahan Gratifikasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kabupaten karanganyar
2016
Peraturan Daerah (Perda) NO. 74, BD.2016/No.74
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola \r\nPemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah \r\nDaerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan \r\nnepotisme, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang \r\nPedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan \r\nPemerintah Kabupaten Karanganyar; \n Dasar Hukum dari peraturan ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; \n Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016. \n 15 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Definisi gratifikasi dan pengendalian gratifikasi.
Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Karanganyar, termasuk susunan organisasi, wewenang, dan kewajibannya. UPG bertugas menerima, menganalisa, dan mengadministrasikan laporan gratifikasi, serta meneruskannya kepada KPK.
Kewajiban pejabat/pegawai untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban/tugasnya, dengan pengecualian tertentu.
Kewajiban pelaporan gratifikasi yang diterima kepada KPK melalui UPG, kecuali untuk jenis pemberian tertentu yang dikecualikan (misalnya, pemberian dalam keluarga, hidangan yang berlaku umum, dll.).
Pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi oleh Kepala SKPD dan Inspektur.
Perlindungan hukum bagi pelapor gratifikasi.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai pemanfaatan gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintah daerah, disumbangkan, dikembalikan, atau dimusnahkan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARANGANYAR
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGULATION OF REGENT OF KARANGANYAR
NUMBER YEAR 2016
on
GUIDELINES FOR GRATUITIES CONTROL WITHIN THE GOVERNMENT
OF KARANGANYAR REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGANYAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that in order to implement good governance in a clean and corruption, collusion, and nepotism-free Regional Government Environment, it is necessary to establish a Regent Regulation on Guidelines for Gratification Control within the Government of Karanganyar Regency; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Law Number 13 of 1950 on the Establishment of Regency Regions within The Province of Central Java; \n Law Number 28 of 1999 on the Implementation of a Clean and Corruption, Collusion, and Nepotism-Free State (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 75, Supplement

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb7e1325-3fed-4aa2-99f3-e426cd98a54e","actionData","errors"]