[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb7dd5b3-5318-4265-9268-b4b25c51e4ee","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006","number","13","year","2006","published_date","2006-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERDA - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal\r\n201 ayat {1) Undang-undang Nomor 32 Tahun \r\n2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\nsebagaimana dlubah dengan Undang-undang \r\nNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan \r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang \r\nPerubahan Atas Undang-undang Nomor 32 \r\nTahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\nmenjadi Undang-undang dan Pasal 42 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 \r\ntentang Desa. maka perlu diatur mengenal \r\nBadan Permusyawaratan Desa; bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana \r\ndimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan \r\nDaerah tentang Badan Permusyawaratan \r\nDesa \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 \n Kedudukan Dan Masa Keanggotaan BPD; Persyaratan Anggota BPD; Peresmian Dan Pelantikan Anggota BPD Fungsi, Wewenang Dan Hak BPD; Hak Dan Kewajiban Anggota BPD; Larangan Anggota BPD; Alat Kelengkapan BPD; Pemberhentian Keanggotan BPD; Pemberhentian BPD; Pergantian Antar Waktu Anggota BPD; Pengaturan Tata Tertib Dan Mekanisme Kerja; Tata Cara Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat; Hubungan Kerja; Keuangan Dan Administratif; Tindakan Penyidikan Terhadap Anggota BPD; Ketentuan Peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 6 Seri D).\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 1 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan pembentukan BPD adalah untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Kedudukan dan Keanggotaan BPD:** BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah, terdiri dari unsur Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk desa.\n2. **Persyaratan Anggota BPD:** Anggota BPD harus memenuhi syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berusia minimal 25 tahun, penduduk desa setempat, dan bersedia dicalonkan.\n3. **Pembentukan dan Penetapan Anggota BPD:** Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah pembentukan BPD. Anggota BPD dipilih secara musyawarah dan mufakat atau melalui pemungutan suara jika musyawarah tidak mencapai mufakat.\n4. **Fungsi, Wewenang, dan Hak BPD:** BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD memiliki wewenang membahas rancangan peraturan desa, mengawasi pelaksanaan peraturan desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dan menyusun tata tertib BPD. BPD berhak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat.\n5. **Hak dan Kewajiban Anggota BPD:** Anggota BPD berhak mengajukan rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, serta memperoleh tunjangan. Anggota BPD berkewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, mentaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi, mempertahankan keutuhan NKRI, menyerap aspirasi masyarakat, memproses pemilihan Kepala Desa, mendahulukan kepentingan umum, menghormati nilai sosial budaya, dan menjaga norma etika.\n6. **Larangan Anggota BPD:** Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa, menjadi pelaksana proyek desa, merugikan kepentingan umum, melakukan KKN, menyalahgunakan wewenang, dan melanggar sumpah/janji jabatan.","transitional_provisions","1. Badan Perwakilan Desa dan Sekretaris Badan Perwakilan Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya keanggotaan BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Desa harus sudah membentuk BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Sekretaris Badan Perwakilan Desa yang diangkat dari Perangkat Desa diberhentikan dan dikembalikan statusnya sebagai Perangkat Desa.\n4. Sekretaris Badan Perwakilan Desa yang diangkat bukan dari Perangkat Desa diberhentikan dengan hormat dan dapat diberi penghargaan/pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan desa.\n5. Jabatan perangkat desa yang berasal dari Sekretaris Badan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan melihat kemampuan yang bersangkutan dan kebutuhan desa.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANYUMAS REGENCY
YEAR 2006 NUMBER 5 SERIES E

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 13 OF 2006
on
VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANYUMAS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that as a follow-up to the provisions of Article
201 paragraph (1) of Law Number 32 Year
2004 on Regional Government
as amended by Law
Number 8 of 2005 on Stipulation
Government Regulation in Lieu of Law
Number 3 of 2005 on
Amendments to Law Number 32
Year 2004 on Regional Government
into Law and Article 42
Government Regulation Number 72 of 2005
on Villages, it is necessary to regulate
Village Representative Body;
that in connection with the matter as
referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Village Representative Body:

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 13 of 1950 on
Es

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb7dd5b3-5318-4265-9268-b4b25c51e4ee","actionData","errors"]