[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb7ac40e-ca76-44cc-8abc-f8567a0cbd47","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 18 Tahun 2014","number","18","year","2014","published_date","2014-09-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Balangan","place_of_enactment","Paringin","theme","Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETERTIBAN UMUM
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2014/NO.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Balangan yang religius, berwawasan lingkungan serta sebagai upaya untuk melestarikan budaya lokal guna mendukung pembangunan sosial kemasyarakatan, diperlukan adanya pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi warga masyarakat, sarana dan prasarana serta fasiltas umum dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Balangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. \n Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; Perda Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\nKetertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Ruang Lingkup Dan Tujuan:\r\nBagian Kesatu : Ruang Lingkup\r\nBagian Kedua : Tujuan\r\n3. Ketertiban Jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau;\r\n4. Ketertiban Lingkungan Sosial Kemasyarakatan;\r\n5. Ketertiban Penggunaan Dan Pemanfaatan Serta Pemeliharaan Sungai, Saluran Air Dan Sumber Air;\r\n6. Ketertiban Pasar Dan Pedagang Kaki Lima;\r\n7. Ketertiban Penghuni Bangunan;\r\n8. Tertib Tuna Wisma Dan Anak Jalanan;\r\n9. Ketertiban Tempat Hiburan Dan Keramaian;\r\n10. Pengaturan Peran Serta Masyarakat;\r\n11. Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan;\r\n12. Sanksi Administrasi;\r\n13. Penyidikan;\r\n14. Ketentuan Pidana;\r\n15. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2014. \n 26 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang religius dan berwawasan lingkungan, serta melestarikan budaya lokal. Latar belakangnya adalah perkembangan pembangunan yang pesat dan perubahan perilaku masyarakat akibat interaksi budaya dan arus informasi. Peraturan ini mengatur berbagai aspek ketertiban umum, termasuk penggunaan dan pemeliharaan jalan, fasilitas umum, pasar tradisional, lingkungan, sungai, serta ketertiban penghuni bangunan, tuna susila, anak jalanan, tempat hiburan, dan keramaian. Kewenangan Pemerintah Kabupaten mencakup pengaturan rambu lalu lintas, marka jalan, penetapan jalan satu arah, jalur bebas parkir, dan kawasan tertib lalu lintas. Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran ketertiban umum. Peraturan ini juga mengatur kewajiban administrasi kependudukan bagi pendatang, peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan, serta pemanfaatan dan pemeliharaan sungai dan sumber air. Selain itu, diatur pula mengenai ketertiban pasar, pedagang kaki lima, dan penghuni bangunan, termasuk kewajiban menanam pohon dan memelihara lingkungan sekitar bangunan. Pemerintah Daerah juga melakukan penertiban terhadap tuna wisma, anak jalanan, dan tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan asusila.","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa: pencabutan izin, denda administrasi, atau sanksi paksaan pemerintah (bestuur dwang).\n3. Setiap orang atau badan yang melanggar terhadap larangan yang termuat dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BALANGAN
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF BALANGAN REGENCY
NUMBER 18 OF 2014
on
PUBLIC ORDER AND PUBLIC PEACE
COMMUNITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BALANGAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to realize the order of life of the Balangan Regency community which is religious, environmentally sound and as an effort to preserve local culture in order to support social community development, it is necessary to have regulations on public order and public peace that are able to protect citizens, infrastructure and public facilities;
that the implementation of public order and public peace is a mandatory affair that is the authority of the Regional Government of Balangan Regency, which in its implementation must be carried out in accordance with the provisions of laws and regulations and the culture and values of the life of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb7ac40e-ca76-44cc-8abc-f8567a0cbd47","actionData","errors"]