[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb79e12c-5eca-4b1c-86e5-ce130af583ed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2019","number","12","year","2019","published_date","2019-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENCEGAHAN-PEMBERANTASAN-NARKOTIKA
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2019/ No.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, pencegahan, antisipasi dini, fasilitas pemberantasan, rehabilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administratif dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019. \n 32 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ditetapkan dengan tujuan untuk mengatur dan melancarkan upaya pencegahan serta memfasilitasi pemberantasan penyalahgunaan narkotika secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, membangun partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan, serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui sosialisasi dan edukasi. Selain itu, dilakukan upaya antisipasi dini melalui pembentukan satuan tugas/relawan anti narkotika, penyediaan data dan informasi, pelaksanaan asesmen dan tes urine, serta pemetaan wilayah rawan. Peraturan ini juga mengatur peran serta keluarga, lingkungan masyarakat, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha, media massa, dan tempat ibadah dalam upaya pencegahan.\n\nPeraturan ini juga mengatur pembentukan Tim Terpadu P4GN di tingkat kabupaten dan kecamatan yang bertugas menyusun rencana aksi daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan, serta menyusun laporan. Pecandu narkotika berhak mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Pemerintah Daerah juga melaksanakan pasca rehabilitasi melalui peningkatan peran serta perangkat daerah dan pihak lain dalam kegiatan vokasional.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, dan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUMAS
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 12 OF 2019
ABOUT
PREVENTION AND ERADICATION OF ABUSE AND
ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTICS AND NARCOTIC PRECURSORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUMAS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 3 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 12 of 2019 concerning Facilitation of Prevention of Eradication of Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotic Precursors, it is necessary to establish a Regional Regulation on Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotic Precursors; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province; \n Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb79e12c-5eca-4b1c-86e5-ce130af583ed","actionData","errors"]