[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb7756cc-f767-47b9-8372-618c2b199f47","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2006","number","7","year","2006","published_date","2006-04-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73,76],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":77,"_54":78,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Retribusi Izin Usaha Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-izin-usaha-perdagangan
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2006/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun\r\n2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan tidak sesuai dengan\r\nKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2005, sehingga\r\nperlu ditinjau kembali;\r\nb. bahwa pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian\r\nterhadap usaha perdagangan merupkan kewenangan daerah;\r\nc. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas maka perlu diatur\r\ndan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34\r\nTahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun\r\n2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah kabupaten daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7\r\nTahun 1990. \n Peraturan ini mengatur pungutan yang dikenakan atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perdagangan dalam bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan yang disebut SIUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2006. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKaranganyar Nomor 7 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Karanganyar. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 7 Tahun 2002) tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2005, sehingga perlu ditinjau kembali. Selain itu, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha perdagangan merupakan kewenangan daerah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan di wilayah Kabupaten Karanganyar wajib memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
SIUP diklasifikasikan menjadi SIUP kecil, menengah, dan besar berdasarkan modal disetor atau kekayaan bersih perusahaan.
SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP. Jika ada perubahan, perusahaan wajib mengajukan perubahan SIUP.
Perusahaan yang berstatus cabang atau perwakilan yang kantor pusatnya berdomisili di luar Kabupaten Karanganyar wajib mengajukan permohonan SIUP.
Perusahaan yang telah menutup usahanya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan, atau pedagang kaki lima dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP, serta perusahaan dengan modal disetor dan atau kekayaan bersih tidak lebih dari Rp. 2.000.000,00.
Objek retribusi adalah setiap pemberian SIUP baru, SIUP perubahan, dan penggantian SIUP.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh pelayanan SIUP.
Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi SIUP.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGIONAL GOVERNMENT OF KARANGANYAR REGENCY

REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2006

TRADING BUSINESS LICENSE RETRIBUTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARANGANYAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that Regional Regulation of Karanganyar Regency Number 7 of 2002 concerning Trading Business License Retribution is not in accordance with the Decree of the Minister of Home Affairs Number 106 of 2005, so it needs to be reviewed;
that the guidance, development, supervision and control of trading businesses are the authority of the region;
that in connection with letters a and b above, it is necessary to regulate and stipulate it by a Regional Regulation.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Environment of the Province

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb7756cc-f767-47b9-8372-618c2b199f47","actionData","errors"]