[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb6f493b-af82-477e-988d-91d1d1c536a7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 19 Tahun 2017 tentang PENETAPAN WILAYAH KERJA DAN KLASIFIKASI SATUAN KERJA \r\nBADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN","short_title","Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 19 Tahun 2017","number","19","year","2017","published_date","2017-06-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","aebe579f-71a5-4eae-924c-662a1f70c697","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan","short_name","Peraturan Direksi BPJS Kesehatan","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan","place_of_enactment","Jakarta","theme","PENETAPAN WILAYAH KERJA DAN KLASIFIKASI SATUAN KERJA \r\nBADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENETAPAN WILAYAH KERJA - KLASIFIKASI - SATUAN KERJA - BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
2017
Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan NO. 19, BPJS
Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA DAN KLASIFIKASI SATUAN KERJA \r\nBADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa Kedeputian Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor\r\nKabupaten/Kota merupakan perwakilan Kantor Pusat dalam melaksanakan program dan tugas operasion \n Dasar Hukum Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; Kepres Nomor 24/P Tahun 2016; Peraturan Direksi Nomor 10 Tahun 2017 \n Peraturan ini mengatur mengenai Wilayah Kerja dan Klasifikasi Satuan Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017. \n Pada saat Peraturan Direksi ini mulai berlaku, maka:\r\na. Peraturan Direksi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Kantor Divisi Regional, Kantor Cabang dan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Atau Kota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;\r\nb. Peraturan Direksi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Kantor Divisi Regional, Kantor Cabang dan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Atau Kota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan\r\nc. Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 116 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Wilayah Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Direksi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Kantor Divisi Regional, Kantor Cabang dan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Atau Kota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;\n2. Peraturan Direksi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Kantor Divisi Regional, Kantor Cabang dan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Atau Kota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan\n3. Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 116 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Wilayah Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Direksi ini menetapkan wilayah kerja dan klasifikasi satuan kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Latar belakang penetapan ini adalah untuk melaksanakan program dan tugas operasional BPJS Kesehatan melalui Kedeputian Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Kabupaten/Kota sebagai perwakilan Kantor Pusat, serta untuk menyesuaikan klasifikasi satuan kerja tersebut seiring perkembangan organisasi. Ketentuan substansial dalam peraturan ini adalah penetapan wilayah kerja dan klasifikasi satuan kerja BPJS Kesehatan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini. Wilayah kerja dan klasifikasi satuan kerja ini akan ditinjau secara berkala.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DIRECTORATE REGULATION
SOCIAL SECURITY ORGANIZING AGENCY FOR HEALTH
NUMBER 19 OF 2017
CONCERNING
DETERMINATION OF WORK AREAS AND CLASSIFICATION OF WORK UNITS
SOCIAL SECURITY ORGANIZING AGENCY FOR HEALTH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT DIRECTOR
SOCIAL SECURITY ORGANIZING AGENCY FOR HEALTH,

Considering:

that the Regional Deputy, Branch Office, and Office of
Regency/City are representatives of the Head Office in
implementing programs and operational tasks;
that in accordance with the development of the Organization, it is necessary to make
adjustments to the Classification of Regional Deputies, Branch Offices, and
Office of the Regency/City of the Social Security Organizing Agency for
Health;
that based on the considerations as referred to in
letters a and b, it is necessary to stipulate the Determination of Work Areas and
Classification of Work Units of the Social Security Organizing Agency for
Health with a Directorate

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb6f493b-af82-477e-988d-91d1d1c536a7","actionData","errors"]