[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb664097-cb0c-41cb-a2c0-4dfb41d98667","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum","short_title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","2012-04-11","effective_date","2012-05-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f3559e01-26ea-46bc-94fb-ea7b96bf33b9","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pemilihan Umum","short_name","Peraturan KPU","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"c82acea7-58a7-4480-93b3-3f481831e5d5","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Komisi Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 6, BN.2012/No.489, jdih.kpu.go.id : 6 hlm.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum TENTANG Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;\n2. Peraturan Komisi Pemilu Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilhan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum melalui peningkatan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, serta untuk mendukung proses monitoring dan audit pengadaan secara efisien dan efektif melalui akses informasi yang akurat.

Peraturan ini membentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Sekretariat Jenderal KPU. Unit LPSE ini bertugas mengelola sistem e-Procurement di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Fungsi Unit LPSE meliputi penyusunan program kegiatan pengelolaan e-Procurement, pelatihan kepada panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa, pelayanan kepada panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa, penyediaan informasi dan konsultasi (helpdesk), penyediaan informasi dan data terkait proses pengadaan barang/jasa untuk kepentingan audit, ketatausahaan Unit LPSE, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Susunan organisasi Unit LPSE terdiri dari Pengarah, Kepala, Sekretariat, Bidang Registrasi dan Verifikasi, Bidang Layanan Pengguna, dan Bidang Pelatihan dan Sosialisasi. Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang diatur dalam peraturan ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION
NUMBER 06 OF 2012
CONCERNING
ELECTRONIC PROCUREMENT SERVICES
WITHIN THE GENERAL SECRETARIAT OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve transparency and
accountability in the procurement of goods/services within the General Election Commission,
it is necessary to increase market access and healthy business competition;
that to support the monitoring and auditing process of procurement
efficiently and effectively requires access to accurate information;
that based on the considerations as referred to in letters
a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the General Election Commission regarding
Electronic Procurement Services within the Secretariat
General of the General Election Commission;

In view

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb664097-cb0c-41cb-a2c0-4dfb41d98667","actionData","errors"]