[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb663682-9e58-4a70-93a8-732e677e3262","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":-5,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-06-26","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perusahaan perseroan daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2018/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi \r\nBank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan agar \r\ndapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan \r\npelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan \r\nmodal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta \r\nsebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, maka \r\nperlu dilakukan penyehatan, penguatan dan peningkatan \r\nkinerja; bahwa berdasarkan Pasal 331 dan Pasal 339 ayat (2) \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah \r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 \r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang\u0002Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, perusahaan perseroan daerah setelah ditetapkan \r\ndengan Peraturan Daerah pembentukan badan \r\nhukumnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang\u0002undangan mengenai perseroan terbatas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah \r\nBank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Bentuk Badan Hukum dan Tempat Kedudukan\r\nBab III Jangka Waktu Berdirinya Perusahaan\r\nBab IV Asas, Maksud dan Tujuan\r\nBab V Fungsi, Tugas, dan Usaha\r\nBab VI Modal\r\nBab VII Saham-Saham\r\nBab VIII Organ PT BPR BKK\r\nBab IX Kepegawaian\r\nBab X Perencanaan dan Pelaporan\r\nBab XI Tata Kelola Perusahaan\r\nBab XII Tahun Buku dan Penggunaan Laba\r\nBab XIII Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi\r\nBab XIV Pembinaan\r\nBab XV Kerjasama\r\nBab XVI Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan\r\nBab XVII Pembubaran\r\nBab XVIII Sanksi\r\nBab XIX Ketentuan Lain-Lain\r\nBab XX Ketentuan Peralihan\r\nBab XXI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.\n2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan bentuk badan hukum dari 33 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PT BPR BKK (Perseroda)). Latar belakang perubahan ini adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi BPR BKK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (khususnya UMKM), dan sebagai sumber pendapatan daerah.

Ketentuan Substansial:

Bentuk Badan Hukum: Mengubah 33 PD BPR BKK menjadi PT BPR BKK (Perseroda).
Modal Dasar: Menetapkan modal dasar PT BPR BKK (Perseroda) sebesar Rp2.864.000.000.000 (dua triliun delapan ratus enam puluh empat miliar rupiah), dengan komposisi kepemilikan 51% oleh Pemerintah Provinsi dan 49% oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Organ Perusahaan: Mengatur struktur organisasi yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi, beserta tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
Kepegawaian: Pegawai PT BPR BKK (Perseroda) tunduk pada perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
Perencanaan dan Pelaporan: Direksi wajib menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) jangka panjang dan tahunan, serta menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris dan RUPS.
Penggunaan Laba: Mengatur pembagian laba bersih setelah pajak untuk dividen, cadangan, tanggung jawab sosial, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan.

","transitional_provisions","1. Anggota Direksi PD BPR BKK yang menjabat sebagai Direksi dihitung telah menjabat selama 1 (satu) periode dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan pengangkatan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Dewan Pengawas yang telah menjabat sebagai Dewan Pengawas selama 2 (dua) kali atau lebih sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008, tidak dapat diangkat kembali di tempat yang sama.\n3. Pegawai PD BPR BKK yang ada tetap menjadi pegawai PT BPR BKK (Perseroda).\n4. Direksi yang berasal dari pegawai PD BPR BKK atau PD BKK secara otomatis berhenti status kepegawaiannya.","sanctions","Dalam hal Direksi menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah","link","","revoked_by",[102],{"_96":103,"_98":104,"_36":105},"Perda Prov. Jawa Tengah No. 16 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/348199/perda-prov-jawa-tengah-no-16-tahun-2025","ba2beb00-e717-4c1d-aace-a6f3dfacd5f6","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb663682-9e58-4a70-93a8-732e677e3262","actionData","errors"]