[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb568073-52e7-401e-bf29-362a84d0562d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah Kabupaten Katingan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2012","number","1","year","2012","published_date","2012-10-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"193753c5-a731-40ce-a1e2-9283553b49dd","Utang, Piutang & Hibah Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Katingan","place_of_enactment","Kasongan","theme","Hibah Kepada Daerah Kabupaten Katingan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hibah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Hibah Kepada Daerah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah\r\nmelalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan\r\nkewenangan pemerintah daerah serta dalam rangka usaha\r\nmeningkatkan pelaksanaan pembangunan, peningkatan\r\nfungsi penyelenggaraan pemerintahan perlu diatur\r\nketentuan pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah\r\nsebagai sumber lain-lain pendapatan untuk daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8\r\nTahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada\r\nDaerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan\r\ntuntutan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan\r\nketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu\r\ndiganti \n Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006; eraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nPRINSIP UMUM;\r\nBAB III\r\nKETENTUAN PENERIMAAN;\r\nBAB IV\r\nKETENTUAN PENGELOLAAN;\r\nBAB V\r\nPERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN;\r\nBAB VI\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB VII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2012. \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2004 Nomor 8 Seri E)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang hibah kepada Daerah Kabupaten Katingan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Latar belakangnya adalah untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mengatur pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah sebagai sumber lain-lain pendapatan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup prinsip-prinsip umum hibah, yaitu sukarela, ikhlas, transparan, tidak mengandung kontraprestasi, dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan peningkatan fungsi pemerintahan/layanan umum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengurangi kewajiban kepada negara/daerah. Daerah dapat menerima hibah dari pihak ketiga berupa pemberian, hadiah, wakaf, atau sumbangan lain yang serupa. Penerimaan hibah harus didasarkan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama antara pemberi dan penerima hibah serta diketahui oleh DPRD. Tata cara pemberian hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Hibah yang bersumber dari pemerintah/negara lain diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan didasarkan atas Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH). Semua hasil penerimaan hibah berbentuk rupiah merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah. Hibah berbentuk barang menjadi kekayaan daerah dan dicatat sebagai aset daerah. Hibah dikelola melalui mekanisme APBD. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hibah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada APBD, dan pertanggungjawaban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan melalui mekanisme pelaporan keuangan daerah.

","transitional_provisions","1. Perjanjian hibah kepada daerah yang sudah ditandatangani dan berjalan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.\n2. Pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dari pelaksanaan perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lambat pada tahun anggaran berikutnya.\n3. Kekayaan daerah dan penerimaan daerah yang didapat atas perolehan hibah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku sebelum peraturan daerah ini tetap menjadi milik daerah.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KATINGAN REGENCY
NUMBER: 1 OF 2012
CONCERNING
GRANTS TO THE REGIONAL GOVERNMENT OF KATINGAN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KATINGAN

\n\n \n \n

Considering:

that to support the implementation of regional autonomy through the provision of funding sources based on the authority of the regional government and in order to increase the implementation of development, improve the function of government administration, it is necessary to regulate the provisions for granting, receiving, and using grants as other sources of income for the region;
that the Regional Regulation of Katingan Regency Number 8 of 2004 concerning Third Party Contributions to the Region is no longer in accordance with the developments and demands of the implementation of regional autonomy based on the provisions of laws and regulations, so it needs to be replaced;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb568073-52e7-401e-bf29-362a84d0562d","actionData","errors"]