[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb4671dd-3c27-4b37-8aec-a4fb73f29d75","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2002","number","20","year","2002","published_date","2002-04-12","effective_date","2002-04-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","place_of_enactment","Singaparna","theme","Izin Usaha Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin - usaha - jasa - kontruksi
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2002 No 11 seri B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sebagai tindak lanjut UU No. 18 Tahun 1999 maka perlu dituangkan dalam Perda kab. Tasikmalaya. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU no. 14 tahun 1950; UU No. 8 tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; Keputusan menteri P{ermukiman dan Prasarana Wilayah No. 369/KPTS/M/2001; Perda kab. Tasikmalaya No. 07 Tahun 2000; Perda kab. Tasikmalaya No. 05 Tahun 2001. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Obyek Dan Subyek, Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi, Penyelengafraan Izin Usaha Jasa Kontruksi, Masberlaku Izin Usahqa Jasa Kontruksi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinisp Dasar Penetapan Tarif, Pengenaan Retribusi, Daerah Pemugutan, Tata Cara Pemuingtan Pembayaran Dan Penyetoran Retribusi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2002. \n 5 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2002 mengatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di Kabupaten Tasikmalaya. Latar belakang peraturan ini adalah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur pelayanan pemberian IUJK di Kabupaten Tasikmalaya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Obyek IUJK adalah pemberian izin kepada setiap Badan Usaha atau perorangan yang berdomisili di Daerah yang melakukan usaha di bidang jasa konstruksi meliputi bidang jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.
Subyek IUJK adalah setiap Badan Usaha atau perorangan yang berdomisili di Daerah yang melakukan usaha atau bergerak di bidang jasa konstruksi meliputi bidang jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.
Setiap Badan Usaha atau perorangan yang melakukan usaha di bidang jasa konstruksi wajib memiliki IUJK dari Bupati.
IUJK berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
Besaran retribusi dan biaya daftar ulang (herregistrasi) yang dikenakan kepada Badan Usaha atau perorangan yang mendapatkan IUJK ditetapkan berdasarkan kualifikasi jasa konstruksi.

","transitional_provisions","1. IUJK yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, untuk selanjutnya berlaku sepenuhnya Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY
NUMBER: 20 OF 2002
on
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TASIKMALAYA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that as a follow-up to Law Number 18 of 1999 on
Construction Services Jo. Government Regulation Number 28 of 2000 on Business
and the Role of the Construction Services Community Jo. Decree of the Minister of Settlements and
Regional Infrastructure Number: 369/KPTS/M/2001 on Guidelines for Granting
National Construction Services Business Licenses, it is deemed necessary to regulate services
granting Construction Business Licenses in Tasikmalaya Regency;
that based on the considerations as referred to in letter a above,
the regulation and stipulation need to be stated in the Regional Regulation
of Tasikmalaya Regency.

Bearing in Mind / Having Regard to :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb4671dd-3c27-4b37-8aec-a4fb73f29d75","actionData","errors"]