[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb39991e-154e-41d6-b82c-889cceaaf429","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2025","number","15","year","2025","published_date","2025-09-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pertanggungjawaban - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2025
Undang-undang (UU) NO. 15, LN 2025 (152), TLN (7137) : 11 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. \n Dasar hukum Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E UUD 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; dan UU Nomor 19 Tahun 2023. \n UU ini mengatur mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dimaksud, terdiri atas: 1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024; 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024; 3) Neraca per 31 Desember 2024; 4) Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024; 5) Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2024; 6) Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024; dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2025. \n Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n Lampiran: 6 berkas. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini mengatur tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024. Pertanggungjawaban ini diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, yang terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024;
Neraca per 31 Desember 2024;
Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024;
Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2024;
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024; dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi mengenai realisasi pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, pembiayaan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi mengenai Saldo Anggaran Lebih awal, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, SiLPA, Saldo Anggaran Lebih sebelum penyesuaian, penyesuaian Saldo Anggaran Lebih, dan Saldo Anggaran Lebih akhir. Neraca memberikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan Operasional memberikan informasi mengenai pendapatan operasional, beban operasional, defisit dari kegiatan operasional, surplus dari kegiatan non-operasional, dan defisit laporan operasional. Laporan Arus Kas memberikan informasi mengenai arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi mengenai ekuitas awal, defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan.

Saldo Anggaran Lebih dapat digunakan dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan dan/atau terdapat pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat secara efektif dan komprehensif.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 OF 2025
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE STATE REVENUE
AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2024

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize state financial management
that is carried out in an open and accountable manner
for the greatest prosperity of the people, the
Law Number 19 of 2023 concerning the
State Revenue and Expenditure Budget for
Fiscal Year 2024 has been formed;
that in order to implement the provisions of Article 3 paragraph (2)
of Law Number 17 of 2003 concerning State Finances
and the provisions of Article 41 of Law Number
19 of 2023 concerning the State Revenue and Expenditure
Budget for Fiscal Year 2024, it is necessary to carry out
accountability for the implementation of the Budget
State Revenue and Expenditure for Fiscal Year 2024;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb39991e-154e-41d6-b82c-889cceaaf429","actionData","errors"]