[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb208933-26d8-45bb-b371-7e5d8296bc12","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020","number","12","year","2020","published_date","2020-05-12","effective_date","2020-05-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 12, BN.2020/No.511, peraturan.go.id : 30 hlm
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (PKP). Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016.

Ketentuan Substansial:

Peran masyarakat diwujudkan melalui pemberian masukan dalam:

Penyusunan rencana pembangunan PKP (perencanaan perumahan dan kawasan permukiman).
Pelaksanaan pembangunan PKP (pembangunan rumah, peningkatan kualitas perumahan kumuh, pembangunan lingkungan hunian, pembangunan tempat kegiatan pendukung perkotaan/perdesaan, dan pengawasan pendayagunaan tanah dan air).
Pemanfaatan PKP (kesesuaian fungsi hunian, jasa pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, dan ekologis dengan rencana tata ruang).
Pemeliharaan dan perbaikan PKP (proses pemeliharaan yang berpotensi menimbulkan gangguan, identifikasi kebutuhan pemeliharaan, dan penyusunan strategi pendampingan masyarakat terdampak).
Pengendalian penyelenggaraan PKP (pelaksanaan peraturan, perizinan, pemberian insentif/disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi, serta dugaan penyimpangan).

Forum PKP dibentuk di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menampung aspirasi masyarakat, membahas arah pengembangan PKP, meningkatkan peran pengawasan masyarakat, memberikan masukan kepada pemerintah, serta melakukan peran arbitrase dan mediasi.

Kelompok Kerja (Pokja) PKP dibentuk berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP.

","transitional_provisions","1. Dalam hal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota telah memiliki Pokja PKP namun belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan restrukturisasi Pokja PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.\n2. Dalam hal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota telah memiliki Pokja PKP, Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), atau Pokja sejenis di bidang perumahan dan Kawasan permukiman, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan penggabungan Pokja yang telah ada menjadi Pokja PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.\n3. Restrukturisasi dan penggabungan kelembagaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 12 OF 2020

ABOUT

COMMUNITY ROLE IN THE IMPLEMENTATION OF HOUSING AND
SETTLEMENT AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 133 of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Area, Article 96 of Law Number 20 of 2011 concerning Apartment Building, and Article 54 of Government Regulation Number 14 of 2016 concerning the Implementation of Housing and Settlement Area, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing concerning the Community Role in the Implementation of Housing and Settlement Area;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb208933-26d8-45bb-b371-7e5d8296bc12","actionData","errors"]