[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb0f5a7c-266f-4ab0-be01-ca1eb4ba173a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 67 Tahun 2022","number","67","year","2022","published_date","2022-08-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan","place_of_enactment","Andoolo","theme","Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEDUDUKAN
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 67, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 67
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah\r\nyang efektif, efisien, rasional dan proposional sesuai dengan\r\nkebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga\r\norganisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran\r\ndipandang perlu dilakukan restrukturisasi organisasi,\r\ntugas, dan fungsi untuk meningkatkan efektifitas dan\r\nefisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang\r\nKedudukan, Susunan Organisasi, T1rgas dan Fungsi serta\r\nTata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan\r\nPertanahan Kabupaten Konawe Selatan; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi\r\nSulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2003 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor a2671; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun zOLl tentang Perumahan\r\ndan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2A11 Nomor 7, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5188);\r\n4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur\r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2Al4 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5a9fl;\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah\r\nkedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nkmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang\r\nPenyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman\r\n(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor\r\n101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5883);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang\r\nPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2016 Nomor II4, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OL9\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18\r\ntahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang\r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun\r\n2O2O tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor\r\n11 Tahun 2Afi tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor\r\n68 tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2O2O Nomor 6a77);\r\n9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang Perubahan atas\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol8\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor l57l;\r\n10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan\r\nPertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 tentang\r\nPenetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi\r\nPerangkat Daerah Bidang Pertanahan (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1987)\r\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8\r\nTahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat\r\nDaerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah\r\nKabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022\r\ntentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah\r\nKabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang\r\nPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten\r\nKonawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupten Konawe\r\nSelatan Tahun 2022 Nomor 1). \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH\r\nBAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI\r\nBAB IV TUGAS DAN FUNGSI\r\nBAB V TATA KERJA\r\nBAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN\r\nBAB VII KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB VIII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022. \n 21 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Selatan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional, dan proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Ketentuan Substansial:

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pembagian Kewenangan:

Dinas memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Fungsi dinas meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, pendataan dan perencanaan, serta pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Susunan Organisasi:

Susunan organisasi Dinas terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Unit Organisasi:

Sekretariat: Mengkoordinasikan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.
Bidang Perumahan: Melaksanakan perencanaan, pengembangan, dan pembangunan perumahan.
Bidang Kawasan Permukiman: Melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan, dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Bidang Pertanahan: Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan, penyelesaian sengketa, dan pemberian izin.
UPTD: Melaksanakan tugas teknis operasional di lapangan.
Kelompok Jabatan Fungsional: Melaksanakan tugas teknis sesuai bidang keahlian.

","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD yang baru dundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH KONAWE
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGULATION OF REGENT OF SOUTH KONAWE
NUMBER: 67 OF 2022
ABOUT
POSITION, ORGANIZATIONAL STRUCTURE, DUTIES AND FUNCTIONS,
AND WORK PROCEDURES OF THE OFFICE OF HOUSING, SETTLEMENT AREA
AND LAND AFFAIRS OF SOUTH KONAWE REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH KONAWE,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize a Regional Apparatus Organization that is effective, efficient, rational and proportional in accordance with the needs of carrying out government tasks, so that the bureaucratic organization is right in function and right in size, it is deemed necessary to restructure the organization, duties, and functions to increase the effectiveness and efficiency of carrying out tasks and functions;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regent Regulation regarding the Position,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb0f5a7c-266f-4ab0-be01-ca1eb4ba173a","actionData","errors"]