[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb0a7aa1-6e63-4390-8283-33f3c5a9f99f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-11-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara","place_of_enactment","Gunung Tua","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Administrasi Kependudukanbahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor\r\n24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-\r\nUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi\r\nKependudukan sebagai acuan bagi Pemerintah\r\nDaerah dalam penyelenggaraan administrasi\r\nkependudukan, perlu adanya perubahan terhadap\r\nbeberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah\r\nKabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2012\r\ntentang Penyelenggaraan Administrasi\r\nKependudukan; \n Dasar hukum Peraturan daerah ini adalah:\r\n1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negaraa\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang\r\nAdministrasi Kependudukan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5475);\r\n3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di\r\nProvinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia 5234);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan\r\nKedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5589;\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang\r\nPerubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor\r\n26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda\r\nPenduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan\r\nsecara nasional.\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun\r\n2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor\r\n2036). \n Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas\r\nUtara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yaitu:\r\n1. Ketentuan angka 30, angka 42, dan angka 48 Pasal 1 diubah,\r\n2. Ketentuan Pasal 6 diubah,\r\n3. Ketentuan Pasal 7 diubah,\r\n4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal,\r\n5. Ketentuan judul pada BAB V diubah dan dibagi menjadi 2 (dua)\r\nBagian yakni Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, dan diantara Pasal\r\n21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A,\r\n6. Ketentuan ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7)\r\nPasal 24 diubah dan Ayat (2) dihapus,\r\n7. Ketentuan Pasal 25 diubah,\r\n8. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal\r\n27A,\r\n9. Ketentuan Pasal 32 diubah,\r\n10. Ketentuan Pasal 37 diubah,\r\n11. Ketentuan ayat (2) Pasal 47 diubah,\r\n12. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 48 diubah,\r\n13. Ketentuan Pasal 52 diubah,\r\n14. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni\r\nPasal 58A,\r\n15. Ketentuan Pasal 65 diubah,\r\n16. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni\r\nPasal 65A,\r\n17. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni\r\nPasal 70A. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2016. \n Pasal 7 pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah dicabut dan\r\ndinyatakan tidak berlaku. \n Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:\r\na. semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2012\r\ntentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus\r\ndimaknai dengan “KTP-el”;\r\nb. semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi\r\nPelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud\r\ndalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan\r\nharus dimaknai dengan “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi\r\nPelaksana tempat Penduduk berdomisili”. \n 19 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012 Nomor 65)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Perubahan tersebut mencakup:\n\n- **Definisi:** Perubahan definisi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Petugas Registrasi.\n- **Kewenangan Pemerintah Daerah:** Penegasan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, termasuk koordinasi, pembentukan instansi pelaksana, pengaturan teknis, pembinaan, pelayanan masyarakat, penugasan kepada desa/kelurahan, penyajian data kependudukan, dan koordinasi pengawasan.\n- **Kewajiban Instansi Pelaksana:** Rincian kewajiban Instansi Pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan, seperti pendaftaran peristiwa kependudukan, pencatatan peristiwa penting, pelayanan yang sama dan profesional, penerbitan dokumen kependudukan, dokumentasi hasil pendaftaran, jaminan kerahasiaan data, dan verifikasi data.\n- **Petugas Registrasi:** Penambahan ketentuan mengenai Petugas Registrasi yang membantu kepala desa/lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.\n- **Data dan Dokumen Kependudukan:** Penjelasan mengenai Data Kependudukan yang terdiri dari data perseorangan dan data agregat, serta pemanfaatannya untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum. Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil.\n- **KTP-el:** Penegasan bahwa KTP-el berlaku secara nasional dan seumur hidup bagi WNI, serta kewajiban melaporkan perubahan data, kerusakan, atau kehilangan KTP-el.\n- **Akta Pencatatan Sipil:** Rincian mengenai Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang terdiri dari akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak.\n- **Pelaporan Kelahiran dan Kematian:** Kewajiban pelaporan kelahiran dan kematian kepada Instansi Pelaksana setempat dalam jangka waktu tertentu.\n- **Pengakuan dan Pengesahan Anak:** Ketentuan mengenai pelaporan pengakuan anak dan pengesahan anak kepada Instansi Pelaksana.\n- **Larangan Manipulasi Data:** Larangan manipulasi Data Kependudukan dan elemen data Penduduk.\n- **Pengurusan Dokumen Kependudukan:** Penegasan bahwa pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.","transitional_provisions","1. Semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai dengan “KTP-el\".\n2. Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai dengan “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili\".\n3. Pasal 7 pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.\n2. Setiap Pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud Pada Pasal 58A dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PADANG LAWAS UTARA
THE PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF PADANG LAWAS UTARA REGENCY
NUMBER 5 OF 2016
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF PADANG LAWAS UTARA REGENCY
PADANG LAWAS UTARA NUMBER 4 OF 2012 ON
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PADANG LAWAS UTARA,

\n\n \n \n

Considering :

that with the enactment of Law Number 24 of 2013 on Amendment to Law Number 23 of 2006 on Population Administration as a reference for the Regional Government in the implementation of population administration, it is necessary to amend several provisions in Regional Regulation of Padang Lawas Utara Regency Number 4 of 2012 on Implementation of Population Administration;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation on Amendment to Regional Regulation of Padang Lawas

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb0a7aa1-6e63-4390-8283-33f3c5a9f99f","actionData","errors"]