[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb083685-6c6b-411a-a945-46adb428af2d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan sosial Ketenagakerjaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-07-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Depok","place_of_enactment","Depok","theme","Pedoman Pelaksanaan Jaminan sosial Ketenagakerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman - pelksanaan - jaminan - sosial - ketenagakerjaan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2023/04
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Jaminan sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup dalam rangka mendukung kepersertaan program Badan penyelenggaraan Jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka memberi kepastian hukum kepada semua pihak dalam perlindungan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja serta melaksanakan ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 2011 maka perlu meningkatkan ketentuan Perda tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah bebeapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No. 85 Tahun 2013; PP No. 86 Tahun 2013; PP No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 82 Tahun 2019; PP No. 45 Tahun 2015 ; PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2021; Perpres No. 109 Tahun 2013; Permen Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2021. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pendaftaran Kepesertaan, Iuran, Pembinaan Dan Pengawasan, Penghargaan, Sosialisasi, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023. \n 26 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, meningkatkan martabat, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pemenuhan hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah Daerah Kota Depok memfasilitasi dan mendorong kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, dan pengusaha.

Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan substansial, antara lain:

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: Mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Kepesertaan: Terdiri atas peserta Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Migran Indonesia.
Pendaftaran Kepesertaan: Mewajibkan setiap orang yang bekerja minimal 6 bulan di Kota Depok menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pemberi kerja dan pekerja yang membutuhkan pelayanan publik wajib melengkapi bukti kepesertaan.
Iuran: Mengatur besaran dan pembayaran iuran untuk masing-masing kategori peserta, termasuk Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), dan Jasa Konstruksi.
Pembinaan dan Pengawasan: Dilakukan oleh Tim Kepatuhan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kota, Kejaksaan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Penghargaan: Pemerintah Daerah Kota dan Pelaku Usaha mendukung pelaksanaan Penghargaan Anugerah Paritrana sebagai upaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sosialisasi: BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan data kepesertaan kepada Wali Kota dan DPRD. Setiap Kecamatan dapat mensosialisasikan program jaminan sosial kepada masyarakat dengan biaya yang dibebankan pada APBD Daerah Kota, BPJS Ketenagakerjaan, atau sumber lain yang sah.

\n","transitional_provisions","1. Ketentuan yang mengatur tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER 1
DEPOK CITY REGIONAL GAZETTE
MAYOR OF DEPOK
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF DEPOK CITY
NUMBER 4 OF 2023
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DEPOK,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to fulfill basic living needs, improve dignity, and create a prosperous, just and prosperous society, it is necessary to fulfill the right to employment social security for the community;
that in order to support the membership of the Social Security Organizing Agency for Employment, the Regional Government facilitates and encourages every working person, both wage-earning workers, non-wage-earning workers and/or entrepreneurs to register themselves and their workforce in the Employment Social Security Organizing Agency Program;
that in order to provide legal certainty to all parties in the protection of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb083685-6c6b-411a-a945-46adb428af2d","actionData","errors"]