[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","baf4e716-ffb9-48b7-9133-9516c4e2fbef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66,69],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa - pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2015/ NO. 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu didukung adanya organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa yang sesuai dan keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2006 saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian, dan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU NO. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Perda Kabupaten Boyolali No. 16 Tahun 2011; \n 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa\r\n2. Tata cara Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa\r\n3. Tata Kerja Pemerintahan Desa \r\n4. Hubungan Kerja\r\n5. Pembinaan dan Pengawasan\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 80)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di Kabupaten Boyolali. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dengan kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Struktur organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan BPD.
Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun), dan Pelaksana Teknis (Kepala Seksi).
Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh Kepala Urusan.
Pelaksana Kewilayahan terdiri dari beberapa Kepala Dusun.
Pelaksana Teknis terdiri dari beberapa Kepala Seksi.
Tata cara penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang diatur melalui Peraturan Desa.
Kedudukan, tugas, wewenang, hak, kewajiban, dan larangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD dan antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa.
Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.

Peraturan ini memberikan pedoman bagi desa dalam menyusun organisasi dan tata kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa, serta memastikan adanya akuntabilitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

","transitional_provisions","1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa harus menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang telah ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n3. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:\na. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetap menjalankan tugas dan kewajibannya serta menerima haknya sampai ditetapkan penempatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;\nb. Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya; dan\nc. dusun yang sudah ada tetap diakui sebagai dusun sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.\n4. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien, Kepala Desa dapat melakukan penataan Perangkat Desa atas pertimbangan BPD.\n5. Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar kemampuan Perangkat Desa yang ada.\n6. Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada saat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOYOLALI
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 10 OF 2015
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
VILLAGE GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOYOLALI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the implementation of Village Government based on the principles of good governance, it is necessary to support the existence of an organization and work procedures of the Village Government that are appropriate;
that the existence of Boyolali Regency Regional Regulation Number 10 of 2006 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the Village Government (Regional Gazette of Boyolali Regency of 2006 Number 10 Series E, Supplement to the Regional Gazette of Boyolali Regency Number 80) is currently no longer in accordance with the legal needs of the community along with the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=baf4e716-ffb9-48b7-9133-9516c4e2fbef","actionData","errors"]