[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bae96743-053a-44ff-bbfb-b12eb57063f2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toli-Toli Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli No. 14 Tahun 2017","number","14","year","2017","published_date","2017-12-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Toli-Toli","place_of_enactment","Toli-Toli","theme","Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

badan usaha milik desa
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2017/NO.46, TLD NO.178
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menggali dan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat desa, untuk menumbuh- kembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berasaskan pada nilai- nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa; bahwa dalam upaya mengimplementasikan pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Desa memerlukan peraturan yang menjadi dasar dan pedoman dalam pembentukan dan pengelolaaam Badan Usaha Milik Desa sehingga terlaksana secara tertib, selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014; Paraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1) asas, maksud, dan tujuan pendirian BUMDes; 2) Pendirian BUMDes; 3) Pengurusan dan pengelolaan BUMDes; 4) Pembubaran BUMDes; 5) Pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2017. \n Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2009 \n 16 halaman; Penjelasan 4 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Tolitoli. Latar belakang pembentukan BUM Desa adalah untuk menggali dan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat desa, menumbuhkembangkan perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Asas, Maksud, dan Tujuan: BUM Desa didirikan berdasarkan asas kekeluargaan, kegotongroyongan, musyawarah, partisipatif, proporsional, transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan dapat dilaksanakan. Tujuannya adalah meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan kerjasama antar desa, menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli desa.
Pendirian BUM Desa: Pendirian BUM Desa harus melalui Peraturan Desa yang disepakati melalui Musyawarah Desa. Musyawarah Desa membahas pendirian BUM Desa, organisasi pengelola, modal usaha, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. BUM Desa bersama dapat dibentuk melalui Musyawarah antar-Desa.
Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa: Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa dan terdiri dari Penasehat (ex officio Kepala Desa), Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Peraturan ini mengatur tugas, kewajiban, dan wewenang masing-masing unsur pengelola. Modal BUM Desa bersumber dari APB Desa dan penyertaan modal masyarakat.
Jenis Usaha BUM Desa: BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial, bisnis penyewaan, usaha perantara, bisnis produksi/perdagangan, bisnis keuangan, dan usaha bersama. Strategi pengelolaan BUM Desa dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan inovasi yang dilakukan.
Alokasi Hasil Usaha: Hasil usaha BUM Desa dialokasikan untuk pemupukan modal usaha, kas daerah, dana pendidikan pengurus, direksi, kepala unit usaha dan anggota, komisaris (penasehat), dan pengawas.
Kepailitan BUM Desa: Kerugian BUM Desa menjadi beban BUM Desa. Jika tidak dapat ditutupi, BUM Desa dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa. Unit usaha yang pailit mengikuti ketentuan perundang-undangan kepailitan.
Kerjasama BUM Desa: BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar BUM Desa dengan persetujuan masing-masing desa. Kerjasama ini diatur dalam naskah perjanjian kerjasama.
Pertanggungjawaban: Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban kepada Penasehat (Kepala Desa). BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina BUM Desa.

","transitional_provisions","1. BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.\n2. BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan ini berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TOLITOLI
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TOLITOLI REGENCY
NUMBER 14 OF 2017
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TOLITOLI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to explore and increase the sources of income of the village community, to foster and develop the economy and improve the welfare of the village community based on the values of kinship and mutual cooperation, a Village-Owned Enterprise can be established;
that in an effort to implement the establishment of Village-Owned Enterprises, the Village Government requires regulations that serve as the basis and guidelines for the establishment and management of Village-Owned Enterprises so that they are carried out in an orderly and harmonious manner and do not conflict with higher laws and regulations;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bae96743-053a-44ff-bbfb-b12eb57063f2","actionData","errors"]