[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bae68c6e-7402-4cb5-abf9-a2dbc682d4fd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010","number","4","year","2010","published_date","2010-04-15","effective_date","2010-07-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sambas","place_of_enactment","Sambas","theme","Penyelenggaraan administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ADMINISTRASI-KEPENDUDUKAN
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/NO.4, TLD No.4, LL KAB.SAMBAS: 48 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 1974, UU No.8 Tahun 1981, UU No.28 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, Uu No.10 Tahun 2004, PP No.31 Tahun 1994, PP No.37 Tahun 2007, PP No.38 Tahun 2007, PP No.54 Tahun 2007, Kepres No.57 Tahun 1995, Perpres No.25 Tahun 2008, Perda No.9 Tahun 2006, Perda No.9 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur diatur tentang ketentuan umum; Hak dan kewajiban Penduduk; Instansi Pelaksana; Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Dana dan Dokumen Kependudukan; keadaan Darurat dan Luar Biasa; Perlindungan Data Pribadi Penduduk dan Tata Cara Memperoleh, Penggunaan Data Pribadi Penduduk; Blanko Dokumen Kependudukan; Hak Akses; Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Pelaporan; Pendanaan; Penyidikan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2010. \n Perda ini memiliki 32 halaman dan 16 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Sambas agar terpadu, terarah, dan berkesinambungan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Kebijakan ini mencakup hak dan kewajiban penduduk terkait dokumen kependudukan, serta peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas) dalam melaksanakan administrasi kependudukan.

Dinas bertanggung jawab untuk mendaftar peristiwa kependudukan, mencatat peristiwa penting, memberikan pelayanan profesional, menerbitkan dokumen kependudukan, mendokumentasikan hasil pendaftaran dan pencatatan sipil, menjamin kerahasiaan data, serta melakukan verifikasi dan validasi data. Pendaftaran penduduk dilakukan di kelurahan atau desa oleh petugas registrasi yang diangkat oleh Bupati. Pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil dari Dinas yang juga diangkat oleh Bupati.

Peraturan ini mengatur tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang bersifat unik dan melekat pada setiap penduduk. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan. Perubahan alamat dan pindah datang penduduk juga diatur, termasuk bagi WNI yang bertransmigrasi dan orang asing dengan izin tinggal terbatas atau tetap. Dinas juga wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, seperti korban bencana alam atau sosial, orang terlantar, dan komunitas daerah terpencil.

Pencatatan sipil meliputi kelahiran, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Setiap peristiwa penting wajib dilaporkan kepada Dinas dalam jangka waktu tertentu. Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan data agregat, yang meliputi berbagai informasi demografis dan administratif. Dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan, dan akta catatan sipil.

","transitional_provisions","1. Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.\n2. Untuk KK dan KTP dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan sarana dan prasarana serta personalia, maka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkan.","sanctions","1. Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dikenai denda administratif.\n2. Besaran denda untuk WNI adalah Rp. 50.000,00 dan untuk orang asing Rp. 250.000,00.\n3. Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenai denda Rp. 50.000,00, dan orang asing yang tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenai denda Rp. 100.000,00.\n4. Pejabat yang memperlambat pengurusan dokumen dikenai sanksi administratif sebesar Rp. 50.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SAMBAS REGENCY GOVERNMENT

SAMBAS REGENCY REGULATION
NUMBER 4 OF 2010
ON
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SAMBAS,

Considering:

that in order to regulate population administration, it is necessary to organize the implementation and issuance of population documents in an integrated, directed and sustainable manner;
that with the enactment of Law Number 23 of 2006 on Population Administration and Government Regulation Number 37 of 2007 on the Implementation of Law Number 23 of 2006 on Population Administration, it is necessary to have a Regional Regulation on the Implementation of Population Administration;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on the Implementation of Population Administration;

Bearing in Mind:

Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bae68c6e-7402-4cb5-abf9-a2dbc682d4fd","actionData","errors"]