[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bad9f6c3-81e6-4f9a-b683-8c3e0f55fefe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2008","number","9","year","2008","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66,69,72],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":73,"_53":74,"_55":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boalemo","place_of_enactment","Tilamuta","theme","Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOALEMO
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2008/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk karena Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja dipandang tidak sesuai lagi. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kabupaten Boalemo No. 3 Tahun 2008. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian dan eselonasi, pembiayaan, ketentuan lain-lain. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 18 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Boalemo. Satpol PP bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau Keputusan Bupati. Fungsi Satpol PP meliputi penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dengan aparat kepolisian dan PPNS, serta pengawasan terhadap masyarakat terkait peraturan daerah.

Satpol PP berwenang menertibkan masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau Keputusan Bupati, serta melakukan tindakan represif non-yustisial. Polisi Pamong Praja memiliki hak kepegawaian sebagai PNS dan wajib menjunjung tinggi norma hukum, membantu menyelesaikan perselisihan warga, melaporkan tindak pidana, dan menyerahkan pelanggaran Perda kepada PPNS.

Susunan organisasi Satpol PP terdiri dari Kepala Satuan, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Program, Seksi Operasional, Seksi Penegakan dan Penindakan Perda, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Satuan dan pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib melakukan koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi. Satpol PP dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga lainnya. Polisi Pamong Praja dapat ditempatkan di Kecamatan dan/atau Desa, dikoordinasikan oleh Camat setempat, dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Kepangkatan dan sistem kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon III a, sedangkan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV a. Biaya pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BOALEMO REGENCY GOVERNMENT
BOALEMO REGENCY REGULATION
NUMBER 9 OF 2008
CONCERNING
FORMATION OF ORGANIZATION AND WORK SYSTEM
OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT OF BOALEMO REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOALEMO,

\n\n \n \n

Considering:

that to assist the Regent in enforcing Regional Regulations and maintaining public order and peace, it is necessary to establish a Civil Service Police Unit;
that with the enactment of Government Regulation Number 32 of 2004 concerning Guidelines for the Civil Service Police Unit as a replacement for Government Regulation Number 6 of 1998 concerning the Civil Service Police, the Organization and Work Procedures of the Boalemo Regency Civil Service Police Unit Office, which is still based on Government Regulation Number 6 of 1998, is considered no longer appropriate;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bad9f6c3-81e6-4f9a-b683-8c3e0f55fefe","actionData","errors"]