[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bad53e7b-f423-4d38-b8a8-03c9907a669b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-10-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara","place_of_enactment","Arga Makmur","theme","PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2021
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang \r\nPembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 \r\nNomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); \r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4286); \r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355); \r\n5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 \r\nNomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4410); \r\n6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); \r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5679); \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan \r\nAtas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan \r\nPemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110); \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); \r\n13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah \r\nNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322); \r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000 tentang tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4022); \r\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); \r\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor \r\n1781); \r\n \n PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH \r\nBAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II PENGELOLA KEUANGAN DAERAH\r\nBAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nBAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN \r\nDAN BELANJA DAERAH\r\nBAB V PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH \r\nBAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN\r\nBAB VII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nBAB VIII AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH\r\nBAB IX PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nBAB X KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH\r\nBAB XI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH\r\nBAB XII PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH\r\nBAB XIII INFORMASI KEUANGAN DAERAH\r\nBAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB XV KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021. \n 140 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. \n\n- **Perencanaan dan Penganggaran:** Proses menggunakan pendekatan kinerja, dengan fokus pada Kinerja terukur dan aktivitas dari Program kerja. Peraturan ini mengatur penyusunan APBD, dimulai dari penyusunan KUA dan PPAS, dilanjutkan dengan penyusunan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD menjadi dasar penyusunan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati diajukan kepada DPRD untuk dibahas hingga tercapai kesepakatan, kemudian diajukan kepada Gubernur untuk evaluasi. Unsur Kinerja dimasukkan dalam setiap dokumen penganggaran untuk meningkatkan kualitas penganggaran berbasis Kinerja dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.\n\n- **Pelaksanaan dan Penatausahaan:** Proses pelaksanaan anggaran terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan. Peraturan ini melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi, dengan tetap memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Fungsi verifikasi dalam SKPD dipertegas, dan tugas bendahara dikembalikan sebagai pemegang kas dan juru bayar. Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, menyimpan uang, dan melakukan pencatatan menjadi fokus untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan kontrol internal. Proses ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.\n\n- **Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:** Diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Terdapat tujuh laporan keuangan yang harus dibuat, sebagai dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Selain itu, pertanggungjawaban juga berupa laporan realisasi Kinerja, yang menunjukkan sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerah dan sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.","transitional_provisions","1. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perda ini.\n2. Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Bupati yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah; Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai analisis standar belanja, harus ditetapkan paling lambat Tahun 2022.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF NORTH BENGKULU REGENCY
NUMBER 3 OF 2021
ABOUT
MANAGEMENT OF REGIONAL FINANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH BENGKULU,

Considering:

that to implement the provisions of Article 3 letter a of the Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional \nKeuangan Management, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of North Bengkulu Regency concerning Regional \nKeuangan Management;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 28 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 4 of 1956 (State Gazette of 1956 Number 55), Emergency Law Number 5 of 1956 (State Gazette of 1956 Number 56) and Emergency Law Number 6 of 1956 (State Gazette of 1956 Number 57) concerning the Establishment of Level II Regions Including Municipalities, Within the Level I Region of South Sumatra

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bad53e7b-f423-4d38-b8a8-03c9907a669b","actionData","errors"]