[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","babb290c-06a3-4fa8-a472-3fda30191b02","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2019 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2019","number","13","year","2019","published_date","2019-11-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2019/NO.13, LL KOTA PONTIANAK : 95 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta pelayanan yang optimal, diperlukan adanya pedoman yang menjabarkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Keuangan Daerah, Pengelola Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kekayaan Daerah dan Utang Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019. \n Peraturan ini memiliki 71 halaman dan 24 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Pemerintah Kota Pontianak memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan APBD, mengelola pendapatan dan belanja daerah, serta mengelola kekayaan dan utang daerah. Peraturan ini juga mengatur pembagian kewenangan antara Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD, dan Kepala SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah.

\n\n

Subjek hukum dalam peraturan ini meliputi Pemerintah Kota Pontianak, DPRD Kota Pontianak, Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD, Kepala SKPD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini menetapkan kewajiban perizinan, pendaftaran, persetujuan, pelaporan, atau notifikasi yang relevan bagi subjek hukum yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, terdapat persyaratan khusus bagi badan hukum, seperti BUMD, terkait dengan modal minimum, aset minimum, kompetensi pejabat, pembentukan fungsi tertentu, pengalokasian anggaran/dana, atau kewajiban pembayaran.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Walikota yang melakukan pungutan di luar ketentuan undang-undang atau menyebabkan ekonomi biaya tinggi dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 6 bulan atau sesuai ketentuan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF PONTIANAK
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK CITY
NUMBER 13 OF 2019
CONCERNING
PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PONTIANAK,

Considering:

that to realize community welfare through the implementation of effective and efficient regional government and optimal services, it is necessary to have guidelines that describe a good, transparent, accountable and responsible regional financial management system;
that in order to orderly administer regional finances and to adjust to Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management as a substitute for Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Financial Management, it is necessary to amend Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning Amendments to Regional Regulation Number 3 of 2010 concerning Principles of Regional Financial Management;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=babb290c-06a3-4fa8-a472-3fda30191b02","actionData","errors"]