[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bab4f117-635c-4330-ae64-62cb7a9b30a9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2023","number","2","year","2023","published_date","2023-01-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin","place_of_enactment","Sekayu","theme","Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

FASILITASI-PENYELENGGARAAN PESANTREN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2023/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa pendidikan diselenggarakan untuk membentuk karakter/watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, mengembangkan kemampuan dan potensi peserta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; bahwa Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas Pesantren dalam mengembangkan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; serta untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, diperlukan pengaturan mengenai Fasilitasi\r\nPenyelenggaraan Pesantren. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 20 tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; UU No 18 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010; dan Peraturan Presiden No 82 Tahun 2021. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Diatur mengenai ketentuan umum, jenis, unsur, penyelenggara, dan kewajiban penyelenggara pesantren, fasilitasi penyelenggaraan pesantren, perencanaan, monitoring dan evaluasi, pendanaan, peran serta masyarakat, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2023. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Musi Banyuasin. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas pesantren dalam mengembangkan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, serta melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Tujuan dari fasilitasi ini adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam melakukan fasilitasi secara terencana, terarah, terukur, dan terkoordinasi, mendorong pengembangan pesantren yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kualitas pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan substansial mencakup jenis-jenis pesantren, unsur-unsur yang harus dipenuhi, penyelenggara pesantren, dan kewajiban penyelenggara. Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan, penunjang, dan sumber daya manusia pesantren. Fasilitasi juga diberikan dalam fungsi dakwah melalui kerjasama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan. Selain itu, pemerintah daerah juga memfasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat melalui bantuan keuangan, sarana dan prasarana, teknologi, dan pelatihan keterampilan. Pelaksanaan fasilitasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati menetapkan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang memuat upaya fasilitasi, pembinaan, dan pemberdayaan pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Bupati juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap fasilitasi penyelenggaraan pesantren.

Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan fasilitasi penyelenggaraan pesantren melalui berbagai cara, seperti memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan, memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten, mendukung kegiatan pesantren, mendorong pengembangan mutu dan standar pesantren, mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral, serta memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi pesantren.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MUSI BANYUASIN
THE PROVINCE OF SOUTH SUMATERA
REGIONAL REGULATION OF MUSI BANYUASIN REGENCY
NUMBER 2 OF 2023
ON
FACILITATION OF PESANTREN ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUSI BANYUASIN,

\n\n \n \n

Considering :

that education is organized to shape the character/character and civilization of the nation with dignity, develop the abilities and potential of students, increase faith and devotion to God Almighty, and noble character in order to educate the nation;
that the Facilitation of Pesantren Implementation is carried out to improve the quality of Pesantren in developing the functions of education, da'wah and community empowerment;
that in order to implement the authority of the Regency Government in the context of Facilitating the Implementation of Pesantren based on Law Number 18 of 2019 on Pesantren, it is necessary to regulate the Facilitation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bab4f117-635c-4330-ae64-62cb7a9b30a9","actionData","errors"]