[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","baad78cc-5738-4cf1-bd18-6ce06f0a1c41","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2016 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-02-15","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Way Kanan","place_of_enactment","Blambangan Umpu","theme","BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa keberadaan Badan Permusyawaratan Kampung merupakan wujud demokratisasi dalam penyelenggaraan pembangunan kampung yang mengakomodir keterwakilan masyarakat; b. bahwa Badan Permusyawaratan Kampung perlu merupakan lembaga perwakilan masyarakat kampung yang memperkuat dan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam Pemerintahan Kampung; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kampung; \n 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa\r\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa \r\n3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah \n Peraturan ini mengatur antara lain:\r\n1. KETENTUAN UMUM \r\n2. SUSUNAN ORGANISASI \r\n3. KEDUDUKAN DAN MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN\r\n4. TUGAS DAN WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN SERTA LARANGAN\r\n5. KEUANGAN\r\n6. PEMBERHENTIAN ANGGOTA\r\n7. PENGISIAN KEANGGOTAAN ANTAR WAKTU \r\n8. PERATURAN TATA TERTIB \r\n9. MUSYAWARAH \r\n10. MUSYAWARAH KAMPUNG \r\n11. KETENTUAN PERALIHAN \r\n12. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2016. \n Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Kampung dan seluruh peraturan pelaksananya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 11 hlm, penjelasan 3 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Kampung.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat kampung. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mewujudkan demokratisasi dalam penyelenggaraan pembangunan kampung dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan kampung.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Susunan organisasi BPK yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
Jumlah anggota BPK yang disesuaikan dengan jumlah penduduk kampung.
Kedudukan BPK sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pembentuk peraturan kampung, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan kampung serta menjadi mitra pemerintah kampung.
Persyaratan calon anggota BPK, meliputi persyaratan umum seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berusia minimal 20 tahun, berpendidikan minimal SMP, bukan perangkat pemerintah kampung, serta persyaratan khusus seperti dipilih secara demokratis dan sehat jasmani rohani.
Proses pengisian keanggotaan BPK yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
Tugas dan wewenang BPK, antara lain membahas dan menyepakati rancangan peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung.
Hak dan kewajiban anggota BPK, termasuk hak untuk mengawasi dan meminta keterangan, menyatakan pendapat, serta memperoleh biaya operasional. Kewajiban anggota BPK antara lain menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja.
Larangan bagi pimpinan dan anggota BPK, seperti merugikan kepentingan umum, melakukan korupsi, menyalahgunakan wewenang, dan merangkap jabatan.
Keuangan BPK yang meliputi tunjangan pimpinan dan anggota serta biaya operasional yang dianggarkan dalam APBK.
Pemberhentian anggota BPK karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena alasan tertentu seperti berakhir masa jabatan atau melanggar larangan.
Pengisian keanggotaan BPK antar waktu.
Peraturan tata tertib BPK yang mengatur mengenai waktu musyawarah, pimpinan musyawarah, tata cara musyawarah, dan pembuatan berita acara musyawarah.
Musyawarah Kampung sebagai forum permusyawaratan antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

","transitional_provisions","1. Anggota BPK yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa keanggotaannya.\n2. Anggota BPK yang telah ada dan tidak melalui proses sebagaimana dimaksud pada pasal 6 agar segera dilakukan penyesuaian.\n3. BPK yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan jumlah keanggotaannya tidak memenuhi jumlah anggota BPK sebagaimana disebutkan pada pasal 3, wajib melaksanakan pengisian keanggotaan BPK antar waktu dengan mengikuti mekanisme musyawarah berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22\n4. Pengisian keanggotaan BPK antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.\n5. Periodesasi masa jabatan Anggota BPK menyesuaikan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kab. Way Kanan No. 4 Tahun 2018 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNGDinyatakan tidak berlaku lagi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/106738/perda-kab-way-kanan-no-4-tahun-2018","7339d91e-9b50-499f-bd8e-8f60948319fc","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF WAY KANAN REGENCY
YEAR 2016 NUMBER 2

REGIONAL REGULATION OF WAY KANAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2016
CONCERNING
VILLAGE CONSULTATIVE BODY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WAY KANAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

That the existence of the Village Consultative Body is a form of democratization in the implementation of village development that accommodates community representation;
that the Village Consultative Body needs to be a village community representative institution that strengthens and increases community participation and empowerment in Village Government;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Village Consultative Body;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=baad78cc-5738-4cf1-bd18-6ce06f0a1c41","actionData","errors"]