[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","baabbf20-969f-4385-a12f-9ebf7c19dd72","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-01-09","effective_date","2020-01-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyandang disabilitas - perlindungan - pemenuhan hak
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2020/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n bahwa negara menjamin dan mewujudkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar sebagai martabat yang melekat pada diri setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas secara penuh dan setara; bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan warga masyakarat lainnya, oleh akrena itu perlu upaya untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa termasuk Pemerintah Daerah dan masyarakat; bahwa dengan berlakunya UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diperlukan produk hukum daerah yang dapat menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 39 tahun 1999; UU No 11 Tahun 2009; UU No 19 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 8 Tahun 2016; PP No 52 Tahun 2019; PP No70 Tahun 2019; Perda Prov Jateng No 11 Tahun 2014; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup, ragam penyandang disabilitas, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, kerja sama, KP2HPD, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, pembiayaan, larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2020. \n 48 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Hal ini mencakup menjamin upaya penghormatan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas, mewujudkan taraf kehidupan yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat. Peraturan ini juga bertujuan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan, tindakan diskriminatif, dan pelanggaran hak asasi manusia, serta memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai hak penyandang disabilitas, seperti hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup mandiri, berekspresi, berpindah tempat, dan bebas dari diskriminasi. Peraturan ini juga mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang mendukung pemenuhan hak-hak tersebut, termasuk pendidikan inklusif, kesempatan kerja, layanan kesehatan yang kompeten, partisipasi politik, serta aksesibilitas terhadap fasilitas publik dan informasi.

Selain itu, peraturan ini membentuk Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (KP2HPD) sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, dan pemantauan dalam rangka pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah. Peraturan ini juga mengatur mengenai kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

","transitional_provisions","1. Penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara bertahap.\n2. Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan angkutan umum telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, maka harus disesuaikan untuk memberikan kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n3. Lembaga Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Penyelenggara pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif.\n2. Perusahaan swasta yang tidak melaksanakan kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas dikenai sanksi administratif.\n3. Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan layanan tanpa diskriminasi dikenai sanksi administratif.\n4. Tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban merujuk pasien ke tenaga kesehatan yang kompeten dikenai sanksi administratif.\n5. Pihak swasta dan masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban menjamin infrastruktur yang mudah diakses dikenai sanksi administratif.\n6. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, dan/atau pencabutan tetap izin.\n7. Setiap orang yang menghalang-halangi hak penyandang disabilitas dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF GROBOGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2020
CONCERNING
PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GROBOGAN,

Considering:

that the State guarantees and realizes the protection, advancement, enforcement, and fulfillment of human rights and fundamental freedoms as dignity inherent in every citizen, including persons with disabilities fully and equally;
that in social, national and state life, Persons with Disabilities have not fully obtained the same rights and opportunities as other members of the community, therefore efforts are needed to realize equal rights and opportunities for Persons with Disabilities towards a prosperous, independent and non-discriminatory life which is the responsibility of all components of the nation including the Regional Government and the community;
that with the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=baabbf20-969f-4385-a12f-9ebf7c19dd72","actionData","errors"]