[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","baaa7e54-55d4-4f83-8490-e8e24397765e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_105":106,"_107":108,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2011","number","7","year","2011","published_date","2011-02-11","effective_date","2011-02-14","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Timur","place_of_enactment","Tamiang Layang","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2011/7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Retribusi Perizinan Tertentu adalah salah satu sumber Pendapatan Daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan Daerah; Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu; Bahwa pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana pernyataan juga dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,\r\nprasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, dan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah; \n Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2008; \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM; BAB II\r\nRETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU; BAB III\r\nWILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB IV\r\nPEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,\r\nANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB V\r\nMASA RETRIBUSI; BAB VI\r\nKERINGANAN PEMBAYARAN; BAB VII\r\nSANSKI ADMINISTRASI; BAB VIII\r\nKEBERATAN; BAB IX\r\nPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB X\r\nKEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB XI\r\nPEMANFAATAN; BAB XII\r\nPENINJAUAN TARIF RETRIBUSI; BAB VIII\r\nINSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XIII\r\nPENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XIV\r\nPENYIDIKAN; BAB XV\r\nKETENTUAN PIDANA; BAB XVI\r\nKETENTUAN PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2011. \n Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 22 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. \n 33 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan dan Retribusi di Bidang Transportasi Darat.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi izin Gangguan.\n3. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha dan Hasil Perikanan.\n4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (SITU)\n5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Budidaya Perikanan.\n6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).\n7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP).\n8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Daerah atas Pelayanan Pemberian Izin Ketenagakerjaan.\n9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI).\n10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.\n11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi dan Perizinan di Bidang Transportasi Sungai.\n12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.\n13. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi dan Perizinan di Bidang Transportasi Sungai.\n14. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Hak.\n15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pungutan Uang Leges.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Barito Timur. Latar belakangnya adalah bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan daerah, dan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut retribusi perizinan tertentu. Tujuan dari pemungutan retribusi ini adalah untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Setiap jenis retribusi diatur mengenai nama, objek, subjek, dan wajib retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif, serta struktur dan besarnya tarif. Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan retribusi, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, masa retribusi, keringanan pembayaran, sanksi administrasi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pemanfaatan, peninjauan tarif retribusi, insentif pemungutan, pengawasan dan pemeriksaan, serta penyidikan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar akan dikenakan sanski administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar akan ditagih dengan menggunakan STRD dan juga penundaan penerbitan izin yang bersangkutan.\n2. Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[95,101],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Barito Timur No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/298243/perda-kab-barito-timur-no-01-tahun-2024","7b63d9cd-09cc-4cf6-9079-2f53edd4cd8c",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/256984/perda-kab-barito-timur-no-1-tahun-2023","e9b60ea7-270b-496d-9783-d49a9cdcab6c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[109],{"_96":110,"_98":103,"_36":104},"PERDA Kab. Barito Timur No. 1 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BARITO TIMUR REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2011
CONCERNING
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BARITO TIMUR,

\n\n \n \n

Considering:

that Certain Permit Retribution is one source of Regional Revenue to finance the implementation of Regional development;
that with the enactment of Law Number 28 Year 2009 regarding Regional Taxes and Retributions, the Region is granted the authority to collect Certain Permit Retribution;
that the collection of Certain Permit Retribution as referred to in letter b is also intended for the regulation and supervision of activities for the utilization of space, use of natural resources, goods, infrastructure, facilities or certain facilities in order to protect the public interest and preserve the environment, and must be stipulated in a Regional Regulation;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=baaa7e54-55d4-4f83-8490-e8e24397765e","actionData","errors"]