[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba8234a2-66b0-4031-8a25-607adf6ab8a4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)\r\nKota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007","number","1","year","2007","published_date","2007-04-27","effective_date","2007-04-28","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)\r\nKota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Rrpjp-kota yogyakarta
2007
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2007/NO.25 Seri D
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)\r\nKota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,\r\npengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada\r\nmasyarakat, perlu disusun rencana pembangunan jangka\r\npanjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun\r\nyang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah; bahwa dengan mendasarkan Undang-undang Nomor 25\r\nTahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan \r\nNasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007\r\ntentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional\r\nTahun 2005–2025, maka penyusunan Dokumen Rencana\r\nPembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta\r\ndituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah;\r\n\r\n \n Dasar Hukum Peraturan: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2007. \n Jumlah Halaman: 6 hlm. Penjelasan: 2 hlm. Lampiran: 76 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992, Nomor 12 Seri D).\n2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004, Nomor 48 Seri D).\n3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta untuk periode 2005-2025. RPJPD ini memuat visi, misi, dan arah pembangunan Kota Yogyakarta.

Latar Belakang dan Tujuan: RPJPD bertujuan untuk memberikan arah dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, dan menegakkan supremasi hukum.

Ketentuan Substansial:

RPJPD memuat visi pembangunan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan.
Misi pembangunan mencakup mempertahankan predikat kota sebagai kota pendidikan, pariwisata, budaya, dan perjuangan; mewujudkan daya saing dalam pelayanan jasa; mewujudkan kota yang nyaman dan ramah lingkungan; mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; mewujudkan kota yang aman, tertib, bersatu, dan damai; mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas; dan mewujudkan kota yang sehat.
Arah pembangunan mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, pariwisata, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, keamanan, dan kesehatan.

","transitional_provisions","1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.\n2. RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.\n3. Dengan diberlakukannya RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025, maka pada dua tahun pertama masa berlakunya RPJPD Kota Yogyakarta untuk tahun 2005-2006 telah dilaksanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan Kota Yogyakarta yaitu Pola Dasar Pembangunan, Program Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Daerah Tahun 2002 – 2006.\n4. Untuk masa Pemerintahan Kepala Daerah periode tahun 2022–2026 berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/303927/perda-kota-yogyakarta-no-4-tahun-2024","e4a513b7-1a44-48d0-9872-f463361d92d0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n \n \n

Mengingat :

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
Undang-undang

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba8234a2-66b0-4031-8a25-607adf6ab8a4","actionData","errors"]