Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2012

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengoptimalkan wilayah Jawa Barat Bagian Utara sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan industri, minyak dan gas, pesisir dan kelautan, serta memenuhi ketersediaan permukiman dengan memperhatikan jumlah, distribusi dan karakteristik penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Daerah. Sasaran penyelenggaraan pengembangan wilayah ini meliputi terwujudnya kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan aktivitas industri, minyak dan gas secara terpadu, kawasan pesisir dan kelautan berkelanjutan, kawasan permukiman terencana, pengembangan infrastruktur pendukung regional terpadu yang terintegrasi dengan infrastruktur lokal, pembangunan sesuai dengan karakteristik penduduk, dan pengelolaan wilayah secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Rencana pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara berfungsi sebagai pengarah kebijakan pengembangan ekonomi dan acuan bagi instansi pemerintah serta masyarakat dalam mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan. Kedudukannya sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, perwujudan keterpaduan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Kebijakan pengembangan wilayah ini dilakukan secara terintegrasi dan lintas sektor yang berkeseimbangan untuk pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokusnya pada sektor prioritas berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi, potensi infrastruktur, sumberdaya lahan pertanian pangan berkelanjutan, pesisir dan kelautan, sumberdaya manusia, dan inovasi. Pengembangan infrastruktur bersifat regional dan lokal dalam satu kesatuan sistem wilayah. Pusat-pusat permukiman diarahkan di Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, dan Pusat Kegiatan Lokal.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

1. Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 23, dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. 2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif. 3. Pelanggaran terhadap Pasal 23 angka 1 sampai dengan 19, 21 sampai dengan 31, 33 sampai dengan 47, dan angka 49, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).