[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba7442b5-0c33-4999-9b88-a88f43570bc9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":89,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional","short_title","Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-09-24","effective_date","2024-09-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","c6b5817b-85df-498f-b31d-e3bc1f2a583a","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Keamanan Laut","short_name","Peraturan Bakamla","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Badan Keamanan Laut","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan - Sistem Informasi - Keamanan - Keselamatan - Laut - Nasional
2024
Peraturan Badan Keamanan Laut NO. 2, BN 2024 (581):9 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Keamanan Laut TENTANG Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional
ABSTRAK:	\n \n Untuk memperkuat pemantauan serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dibutuhkan pengelolaan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2014; PP Nomor 13 Tahun 2022; Perpres Nomor 178 Tahun 2014; Perpres Nomor 59 Tahun 2023; dan Peraturan Bakamla Nomor 17 Tahun 2021. \n Peraturan ini mengatur mengenai pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional. Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional adalah sistem yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memantau keamanan, lalu lintas pelayaran, aktivitas perikanan, pencemaran laut, meteorologi, hidrografi, oseanografi, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan laut. Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional bertujuan untuk: a. menjamin keterhubungan, ketersediaan, kualitas, dan akses terhadap Informasi keamanan dan keselamatan laut yang bernilai pengetahuan serta dapat dipertanggungjawabkan; b. meningkatkan kecepatan penyampaian Informasi dalam rangka mengatasi gangguan keamanan dan keselamatan laut; dan c. mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung patroli keamanan dan keselamatan laut nasional. Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional meliputi: a. sumber daya; b. pengembangan; c. operasionalisasi sistem; d. pembinaan dan pengawasan; e. pendanaan; dan f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2024. \n Lampiran file: 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Keamanan Laut ini mengatur tentang Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional. Latar belakangnya adalah untuk memperkuat pemantauan serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, serta mewujudkan kesatuan data dan meningkatkan sinergitas antar instansi terkait dan instansi teknis.

Pengelolaan Sistem Informasi ini bertujuan untuk menjamin keterhubungan, ketersediaan, kualitas, dan akses terhadap informasi keamanan dan keselamatan laut, meningkatkan kecepatan penyampaian informasi, dan mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung patroli keamanan dan keselamatan laut nasional. Pengelolaan ini meliputi sumber daya (sarana prasarana dan sumber daya manusia), pengembangan (Sistem Penghubung, sarana dan prasarana, dan sistem informasi yang berbeda), operasionalisasi sistem, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Badan Keamanan Laut mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Instansi Terkait dan Instansi Teknis menyediakan fasilitas bagi pakai serta membuat keterhubungan dan akses dengan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional. Mekanisme pengelolaan sistem meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyebarluasan data dan informasi, serta pengelolaan keamanan dan kerahasiaan informasi. Dalam mendukung pengelolaan sistem, dibentuk tim kerja yang terdiri atas narahubung Instansi Terkait dan Instansi Teknis.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE INDONESIAN COAST GUARD
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2024
CONCERNING
MANAGEMENT OF THE NATIONAL MARITIME
SAFETY AND SECURITY INFORMATION SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE INDONESIAN COAST GUARD,

\n\n \n \n

Considering:

that to strengthen monitoring and the effectiveness and efficiency of security, safety, and law enforcement in the Indonesian waters and Indonesian jurisdictional areas, the management of the national maritime safety and security information system is required;
that the management of the national maritime safety and security information system is to realize data unity and increase synergy between related agencies and technical agencies;
that based on the considerations as referred to in letters a and b and to implement the provisions of Article 63 paragraph (1) letter c of Law Number 32 of 2014 concerning Marine Affairs and Articles

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba7442b5-0c33-4999-9b88-a88f43570bc9","actionData","errors"]