[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba6f48be-8993-469f-8931-1bd79b5ba417","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2023","number","8","year","2023","published_date","2023-10-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jepara","place_of_enactment","Jepara","theme","Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lalu lintas - angkutan jalan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2023/NOMOR.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran\r\nmasyarakat perlu ada penyelenggaraan lalu lintas dan\r\nangkutan jalan yang mendukung dan memenuhi kebutuhan\r\nmasyarakat; bahwa kebutuhan masyarakat akan ketersediaan transportasi yang baik, aman, dan nyaman semakin bertambah, sehingga\r\nperlu ada penataan dan regulasi yang dapat menjamin\r\nkepastian hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan\r\nsebagai bagian dari sistem transportasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\r\nTahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,\r\nperhubungan merupakan salah satu urusan pemerintahan\r\nwajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang\r\nmenjadi kewenangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan\r\nAngkutan Jalan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jaringan LLAJ, Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Penyelenggaraan Angkutan Jalan, Terminal, Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan, Perparkiran, Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ, Forum LLAJ, Perlakuan Khusus, Pembinaan Pengguna Jalan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Lain-Lain, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2023. \n 56 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien, guna mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkupnya meliputi jaringan LLAJ, manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen kebutuhan lalu lintas, analisis dampak lalu lintas (Andalalin), penyelenggaraan angkutan jalan, terminal, pengujian dan pemeriksaan kendaraan, perparkiran, sistem informasi dan komunikasi LLAJ, forum LLAJ, perlakuan khusus, pembinaan pengguna jalan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, peran serta masyarakat, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan penyidikan.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan LLAJ yang mendukung kebutuhan masyarakat akan transportasi yang baik, aman, dan nyaman. Tujuannya adalah mewujudkan pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu, serta mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa, serta penegakan hukum yang pasti.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Jaringan LLAJ: Bupati mengembangkan jaringan LLAJ yang terpadu sesuai rencana induk LLAJ daerah. Rencana induk ini berlaku selama 20 tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun, memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan daerah.

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas: Bupati menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Ini termasuk penetapan prioritas angkutan massal, keselamatan pejalan kaki, kemudahan bagi penyandang disabilitas, dan pengendalian lalu lintas di persimpangan dan ruas jalan.

Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin): Setiap pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan lalu lintas wajib melakukan Andalalin. Hasil Andalalin menjadi syarat untuk mendapatkan izin lokasi dan/atau persetujuan bangunan gedung.

Penyelenggaraan Angkutan Jalan: Mengatur batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan, persyaratan kendaraan bermotor umum, kewajiban menyediakan angkutan umum dan khusus, perizinan angkutan, tarif angkutan penumpang, angkutan massal, fasilitas layanan angkutan penumpang umum, tertib operasional angkutan barang, dan pengawasan muatan angkutan barang.

Terminal: Mengatur penetapan lokasi terminal, fungsi terminal, fasilitas terminal, lingkungan kerja terminal, pengelolaan terminal, pemeliharaan terminal, penertiban terminal, dan penyelenggaraan fasilitas penunjang terminal.

Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan: Mengatur jenis pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan pengujian berkala, persyaratan teknis dan laik jalan, pemeriksaan emisi gas buang.

Perparkiran: Mengatur penyelenggaraan parkir oleh pemerintah daerah dan swasta, penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir, parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, dan pengelolaan parkir.

Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ: Bupati menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi LLAJ untuk perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan operasional LLAJ.

Forum LLAJ: Bupati membentuk forum LLAJ untuk koordinasi antar instansi dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah LLAJ.

Perlakuan Khusus: Perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, orang usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.

Pembinaan Pengguna Jalan: Dinas bersama instansi terkait bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas dan pendidikan pengemudi.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian: Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan LLAJ di daerah.

Peran Serta Masyarakat: Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan LLAJ.

","transitional_provisions","1. Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.\n2. Perizinan yang sedang dalam proses pada saat ditetapkanya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 27, Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (3), ayat (5) sampai dengan ayat (8), Pasal 40 ayat (3), ayat (4), Pasal 41 ayat (3), Pasal 58 ayat (1), Pasal 68 ayat (3), ayat (5), Pasal 78 ayat (1), Pasal 99, Pasal 103, Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga bulan) atau pidana denda paling rendah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau pidana denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat (1), Pasal 36, Pasal 38 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), Pasal 57, Pasal 77 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 79, Pasal 85, Pasal 89 ayat (1), Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 117 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF JEPARA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF JEPARA REGENCY
NUMBER 8 OF 2023
CONCERNING
ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEPARA,

Considering:

that to improve the welfare and prosperity of the
community, there needs to be road traffic and
transport management that supports and meets the needs
of the community;
that the community's need for the availability of good,
safe, and comfortable transportation is increasing, so that
there needs to be structuring and regulations that can ensure
legal certainty in the field of road traffic and transport
as part of the transportation system;
that based on the provisions of Article 12 of Law
Number 23 of 2014 concerning Regional Government,
as amended several times, most recently by
Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of
Government Regulation in Lieu of Law Number 2
of 2022 concerning Job Creation into Law,
transportation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba6f48be-8993-469f-8931-1bd79b5ba417","actionData","errors"]