[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba634ee6-b598-48fd-9983-83cfc5000fd0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2018","number","10","year","2018","published_date","2018-02-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Denpasar","place_of_enactment","Denpasar","theme","Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA-CARA-PENGALOKASIAN-DAN-PENYALURAN-ALOKASI-DANA-DESA-KEPADA-DESA
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2018 No.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota, tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa \n 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992; \r\n2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; \r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; \r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;\r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; \n 1. Ketentuan Umum;\r\n2. Pengalokasian;\r\n3. Penyaluran Alokasi Dana Desa;\r\n4. Penggunaan;\r\n5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;\r\n6. Pembinaan dan Pengawasaan;\r\n7. Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2018. \n - \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2018 mengatur tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa-desa di Kota Denpasar. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur pengalokasian ADD dari APBD Kota Denpasar kepada desa, dengan ketentuan minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian ini dibagi berdasarkan 90% secara merata dan 10% secara proporsional, mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap perangkat desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan desa. Besaran ADD untuk setiap desa ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap (Tahap I: 40%, Tahap II: 40%, Tahap III: 20%) melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, dengan syarat penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa dan laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya. Jika Peraturan Desa tentang APBDesa belum ditetapkan, ADD dapat disalurkan sebesar 20% untuk belanja penghasilan tetap dan operasional Pemerintah Desa.

ADD digunakan untuk mendanai kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, mengacu pada RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian dari pengelolaan Keuangan Desa yang dituangkan dalam APBDesa.

Setiap pengeluaran APBDesa harus didukung bukti lengkap dan sah, diverifikasi oleh Sekretaris Desa, dan disahkan oleh Perbekel. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Perbekel juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Walikota secara bertahap.

Pemerintah Kota dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ADD, meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan fasilitasi administrasi keuangan desa. Pengawasan atas penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF DENPASAR
THE PROVINCE OF BALI

REGULATION OF THE MAYOR OF DENPASAR
NUMBER 10 OF 2018
on
PROCEDURES FOR ALLOCATION AND DISTRIBUTION OF VILLAGE FUND ALLOCATION
TO VILLAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DENPASAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 96 paragraphs (4) and (5) of Government Regulation Number 43 of 2014 on Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 on Villages, it is necessary to stipulate a Mayor Regulation, on Procedures for Allocation and Distribution of Village Fund Allocation to Villages; \n \n
Bearing in Mind:	\n \n Law Number 1 of 1992 on the Establishment of the Municipality of the Level II Region of Denpasar (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1992 Number 9, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3465); \n Law Number 6 of 2014 on Villages (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba634ee6-b598-48fd-9983-83cfc5000fd0","actionData","errors"]