[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba4e27e7-64a5-42e5-8042-78e42bc93b81","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Pariwisata","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2006","number","3","year","2006","published_date","2006-03-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pekalongan","place_of_enactment","Kajen","theme","Izin Usaha Pariwisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERDA - IZIN USAHA PARIWISATA
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2006/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Pariwisata
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan kewenangan dan \r\npeluang bagi Daerah untuk mengembangkan pariwisata lebih baik \r\nlagi; bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian \r\nusaha pariwisata di Kabupaten Pekalongan, maka perlu adanya \r\npengaturan terhadap usaha pariwisata; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu \r\nmengatur Izin Usaha Pariwisata dengan Peraturan Daerah \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2004 \n Maksud dan Tujuan; Jenis Usaha Pariwisata; Perizinan; Jangka Waktu Berlakunya Izin Usaha Pariwisata; Kewajiban dan Larangan; Pencabuatan Izin; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2006. \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1991 tentang Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 1992 Nomor 10 Seri B No. 1).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 20 Tahun 1991 tentang Usaha Salon Kecantikan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 1992 Nomor 9 seri C no. 1).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pemberian izin usaha pariwisata, memberikan panduan dan kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata, membina dan mengawasi usaha pariwisata agar sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila, serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Jenis usaha pariwisata yang diatur meliputi jasa biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konsultan pariwisata, impresariat, informasi pariwisata, taman rekreasi, gelanggang renang, kolam pemancingan, gelanggang permainan dan ketangkasan, rumah bilyard, bioskop, atraksi wisata, rumah makan, hotel/losmen/villa/cottage/pesanggrahan, pondok wisata, karaoke, dunia fantasi, pusat seni dan pameran, taman satwa dan pentas satwa, fitness centre, salon kecantikan, mandala wisata, cafetaria, video game/play station, padang golf, dan bumi perkemahan.

Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha pariwisata wajib memiliki izin dari Bupati. Pemegang izin memiliki kewajiban memasang surat izin di tempat usaha, memberikan pelayanan yang baik, menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan, mematuhi petunjuk instansi terkait, melaporkan perubahan kegiatan usaha, mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha dan tenaga kerja, serta memelihara nilai-nilai moral Pancasila. Pemegang izin dilarang memperluas atau memindahkan tempat usaha tanpa izin, mengalihkan tempat usaha atau kepemilikan tanpa izin, dan menjalankan usaha lain selain yang ditetapkan dalam izin.

","transitional_provisions","Bagi orang pribadi atau badan yang telah mendapat izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan dilakukan pendaftaran ulang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PEKALONGAN REGENCY GOVERNMENT
PEKALONGAN REGENCY REGULATION
NUMBER 3 OF 2006
CONCERNING
TOURISM BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PEKALONGAN,

Considering:	that the Implementation of Regional Autonomy provides authority and opportunities for the Region to develop tourism better; that in the context of fostering, supervising, and controlling the tourism business in Pekalongan Regency, it is necessary to regulate the tourism business; that in connection with the above, it is necessary to regulate Tourism Business Licenses by Regional Regulation.
In view of:	Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of regencies within the Province of Central Java; Law Number 9 of 1965 concerning the Establishment of Batang Level II Region by Amending Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regencies within the Province of Central Java (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 52,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba4e27e7-64a5-42e5-8042-78e42bc93b81","actionData","errors"]