[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba4bba15-e817-48de-8659-8ee21f04ff76","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepelabuhan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2019","number","2","year","2019","published_date","2019-07-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara","place_of_enactment","Tanjung Selor","theme","Kepelabuhan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelayaran
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD TAHUN 2019/NO. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kepelabuhan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran
ABSTRAK:	\n \n Pelayaran merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang perlu dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien;\r\nProvinsi Kalimantan Utara memiliki posisi perairan yang strategis, sehingga memerlukan kebijakan dan strategi dalam penataan kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran;\r\nLampiran Huruf dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan kepelabuhan dan pelayaran merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan;\r\nPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\nPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH\r\nBAB III KEPELABUHAN\r\nBAB IV RENCANA INDUK PELABUHAN\r\nBAB V KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN\r\nBAB VI KEGIATAN USAHA PENUNJANG PELABUHAN\r\nBAB VII KERJA SAMA\r\nBAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT\r\nBAB X PENDANAAN\r\nBAB XI SANKSI ADMINISTRASI\r\nBAB XII PENYIDIKAN\r\nBAB XIII KETENTUAN PIDANA\r\nBAB XIV KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XV KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019. \n 33 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kepelabuhanan, keselamatan, dan keamanan pelayaran di Provinsi Kalimantan Utara. Latar belakangnya adalah perlunya pengembangan potensi dan peran pelayaran sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, serta posisi strategis perairan Kalimantan Utara yang memerlukan penataan kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan pelayaran. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta menata kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan pelayaran di Kalimantan Utara.

\n\n

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan pelayaran, termasuk penerbitan izin usaha angkutan laut, izin trayek angkutan sungai dan danau, penetapan lintas penyeberangan, penerbitan izin usaha jasa terkait, penetapan tarif angkutan penyeberangan, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional, pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan pengumpan regional, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan, penerbitan izin pengembangan pelabuhan, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam, penerbitan izin pekerjaan pengerukan, penerbitan izin reklamasi, dan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan regional.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur jenis pelabuhan, pelaksanaan kegiatan kepelabuhan, penataan kepelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), Rencana Induk Pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, kegiatan usaha penunjang pelabuhan, kerja sama, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan pendanaan.

","transitional_provisions","1. Bagi pelabuhan yang telah ada dan beroperasi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dinyatakan sebagai pelabuhan khusus.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin pengoperasian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF NORTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 2 OF 2019
CONCERNING
PORT AFFAIRS, SAFETY AND SECURITY OF SHIPPING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba4bba15-e817-48de-8659-8ee21f04ff76","actionData","errors"]