[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba3d1af2-13f6-438c-b1b9-f3c1d0ba459c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Bawah Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-08-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir","place_of_enactment","Bagan Siapi-api","theme","Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Bawah Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR 2013 NOMOR 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Bawah Tanah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat penting\r\n bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan\r\n pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara \r\nadil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang\r\nmenyeluruh dan berwawasan lingkungan dan hak atas air tanah merupakan hak guna air \r\nyang pengelolaannya diselenggarakan untuk mewujudkan \r\nkeseimbangan antara upaya konservasi dan \r\npendayagunaan air tanah. \r\n \n Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. \n Dalam peraturan ini berisi tentang pemanfaatan dan pengelolaan air bawah tanah dengan maksud tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya air, terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina sumber daya air, tercapainya kepentingan dan kebutuhan air bagi generasi sekarang dan generasiyang akan datang, kesinambungan fungsi air, dan pemanfaatan sumber daya air yang berkesiambungan dengan berwawasan lingkungan.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2013. \n 23 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemanfaatan dan pengelolaan air bawah tanah di Kabupaten Rokan Hilir. Latar belakangnya adalah pentingnya air tanah bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan, serta perlunya pengelolaan yang adil, bijaksana, dan berwawasan lingkungan. Tujuannya adalah mewujudkan pemanfaatan sumber daya air tanah yang berkesinambungan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Wewenang dan Tanggung Jawab:** Bupati memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan pengelolaan air tanah kabupaten, menetapkan kerangka dasar dan rencana pengelolaan air tanah, mengatur penyediaan, pengambilan, peruntukan, dan penggunaan air tanah. Wewenang ini dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas terkait.\n2. **Inventarisasi Air Tanah:** Dilakukan untuk memperoleh data dan informasi air tanah melalui pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, dan evaluasi data air tanah.\n3. **Penetapan Zona Konservasi:** Bupati menetapkan zona konservasi air tanah yang memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah, yang diklasifikasikan menjadi zona perlindungan dan zona pemanfaatan.\n4. **Konservasi Air Tanah:** Ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah melalui penentuan zona konservasi, perlindungan dan pelestarian, pengawetan, pemulihan, pengendalian pencemaran, dan pengendalian kerusakan air tanah.\n5. **Pendayagunaan Air Tanah:** Bertujuan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara adil dan berkelanjutan melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan.\n6. **Pengelolaan Data Air Tanah:** Data dan informasi air tanah dari berbagai instansi dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas terkait.\n7. **Perizinan:** Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi air tanah memerlukan izin dari Bupati, dengan jenis izin yang meliputi izin pengeboran eksplorasi, eksploitasi, juru bor, penurapan mata air, pengambilan air tanah, sumur pantek, pembuatan sumur pantau, dan perusahaan pengeboran air tanah.\n8. **Hak dan Kewajiban Pemegang Izin:** Pemegang izin berhak memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai ketentuan izin, serta berkewajiban memasang meter air, melaporkan pelaksanaan UKL/UPL/Amdal, memberikan sebagian air kepada masyarakat sekitar, membayar pajak air tanah, dan mengikutsertakan karyawan dalam program perlindungan tenaga kerja.\n9. **Pengawasan dan Pengendalian:** Dilaksanakan oleh Dinas terkait, meliputi lokasi titik pengambilan air tanah, teknis konstruksi sumur, pembatasan debit, penataan teknis alat ukur, pendataan volume pengambilan, teknis penurapan mata air, kajian hidrogeologi, dan pelaksanaan UKL/UPL/Amdal.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 43 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Selain itu, pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan/atau kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

ROKAN HILIR REGIONAL REGULATION
NUMBER 6 OF 2013
CONCERNING
GROUNDWATER UTILIZATION AND MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ROKAN HILIR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that groundwater is a very important element for people's lives in supporting development activities, therefore it must be managed fairly and wisely by carrying out comprehensive and environmentally sound regulations;
that the right to groundwater is a water use right whose management is organized to realize a balance between conservation efforts and groundwater utilization;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Groundwater Utilization and Management.

Remembering :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 53 of 1999

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba3d1af2-13f6-438c-b1b9-f3c1d0ba459c","actionData","errors"]